Flash News
No posts found

” Tahun Lalu Ada, Sekarang Tunggu…”

Kepala DPU Kab. Rembang, Mujoko.

Rembang – Pemerintah kabupaten Rembang didesak lebih berani memberikan sanksi kepada para pemborong nakal yang tidak menyelesaikan proyek tepat waktu atau mengerjakan proyek asal asalan.

Wakil Ketua DPRD Rembang, Suwanto mengatakan setiap kegiatan mempunyai masalah yang berbeda beda. Harus dilihat dulu apakah kelalaian pemborong atau karena sebab lain.
Bisa saja pembayaran uang dari daerah terhambat, sehingga pelaksanaan proyek menjadi molor. Kalau seperti itu, kedepan perlu pembenahan administrasi. Namun bagi pemborong yang mengabaikan perjanjian kontrak untuk sekedar mengeruk keuntungan, menurut Suwanto sudah sepantasnya diskorsing.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang, Mujoko kepada Reporter R2B membenarkan tahun lalu ada pemborong yang masuk daftar hitam (black list) alias tidak akan memperoleh garapan lagi tahun depan. Berapa jumlahnya, ia tidak hafal. Sedangkan tahun ini masih dalam proses evaluasi.

Mujoko mencontohkan kalau pengerjaan terlambat, pemborong tetap disarankan menyelesaikan. Begitupun ketika melanggar rencana aggaran biaya (RAB), mereka diwajibkan memperbaiki sesuai rancangan awal, sampai nantinya diserahkan kepada instansi pengguna anggaran.

Terkait banyaknya proyek tidak dilengkapi dengan papan rincian anggaran dan waktu pelaksanaan, Mujoko berdalih bukan berarti tidak transparan.
Menurutnya masyarakat bisa mengakses melalui website, sekaligus belajar kemajuan tekhnologi sekarang. Jangan hanya melulu mengandalkan papan pengumuman di dekat lokasi kegiatan proyek.

7 Komentar

  1. sri

    omongan nglantur koyo wong lagi ditakoni jekso si mujoko gemblung!!! papan proyek iku yo papan proyek, website yo website. kok sajak paham TI??? lha gawe email wae ra pecus kok wong deso2 sing ora pernah dilatih karo disediani internet kjon akses internet. dasar pejabat gemblung calon penghuni prodeo jadi yo ngono kuwi..

  2. abraham

    sebetulanya PU itu harus bertemikasih pada rakyat, karena setiap tahun dipercaya mengelola APBD yang paling besar di daerah. dibanding SKPD lain seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Lingkungan hidup, Dinas Capilduk dll. mereka2 itu sama2 eselon II tapi anggarannya jauh dibanding PU tidak ada seper seribunya… kalo dipercaya itu ya harus serius terapkan standar penerapan proyek yang baik. supaya tidak terjadi kebocoran. menerapkan tranparansi dan dialog dengan warga sebelum pembangunan dijalankan itu sangat penting. supaya tidak mudah terjadi kebocoran, karena itu hak warga. dengan melibatkan warga, pelaksana diawasi oleh warga jadi beban PU semakin berkurang dan pengawasan bisa semakin kuat akhirnya kualitas bangunan sesuai standar. tapi seperti saat ini yang terjadi sebaliknya. proyake itu seolah2 milik pemerintah dan bupati sukan milik umum. jadi pelaksanaan tidak tersentuh, di sisi lain penegakan kualitas proyek tidak ada dan penegak hukum mandul dalam menerima laporan warga. buruknya kualitas proyek bahkan hilangnya uang rakyat karena proyek tidak dijalankan sesuai standar seolah dianggap wajar. Ini terjadi di hampir semua dinas besar seperti ada suatu manajemen korupsi yang sistimatis dari atas sampai bawah semua dikondisikan untuk maklum trerhadpa KORUPSI Dinas2 besar yang mangambil semua APBD itu seperti PU, dinas Perikanan dan Kelautan hingga dinas yang merusak lingkungan seperti ESDM bertindak seenaknya seolah semua bisa dibeli dan dikondisikan baik BPK, BPKP, Polisi, Kejasaksaan maupun lembaga pengawas yang lain. rakyat berharap mulai ada kesadaran menerapkan pemerintah yang bersih supaya tidak lagi bertambah pejabat-pejabat yang masuk penjara.

  3. nazarudin sitompel

    jangan cuma bisa menyalahkan rekanan saja bos…kalo saja ndak ada “fee dimuka” sebesar 25%-30% mungkin rekanan juga akan melaksanakan pekerjaan sesuai bestek…lha kenapa rekanan kok mau disuruh setor?? ayolah bos…kerja rekanan ya itu, kecuali nek ada pekerjaan lain…nek mau terbuka ya terbuka saja bos…ndak perlu rekanan yg dielek-elek…dinas, dewan, sak bupatine yo elek kabeh bos…nek ngendikan ojo asal digladak ae bos…

  4. Ondorante

    begini,,,,
    perencananya dpu, tapi kenyataannya diserahkan ke konsultan bayangan.
    konsultan bayangan jadilah perencananya.
    sedangkan pelaksana proyeknya adalah si perencana itu sendiri. pelaksana proyek sudah berkongkalikong dengan oknum pemda tertentu untuk menggunakan bahan bangunan tertentu agar bahan bangunan tsb laku.
    sedangkan pada pelaksanaannya diawasi oleh dinas teknis dpu. dpu bekerja dalam tekanan oleh pimpinan pemda.
    nah yang bekerja di sini adalah sudah tertata dalam suatu sistem keterkaitan, makanya tingkat penyelewengannyapun tinggi sekali.
    yang perlu diusut adalah: PERENCANA/KONSULTAN BAYANGAN dan PELAKSANA PROYEK. paksa mereka untuk buka mulut, sebenarnya siapa siapa saja yang bermain di proyek ini?
    kalau tidak mau buka mulut, jebloskan saja ke penjara!

    masa ada pelebaran jalan pakai paving? emang jalannya moyang kamu? eh, jualan paving apa batako sih? apa jangan jangan jualan kayu juga ya?

  5. jirkobang

    USUT PERENCANANYA, PELAKSANANYA DAN PENGAWASNYA!
    SEMUANYA IKUT BERMAIN. UANG RAKYAT DIPAKAI BEGINIAN, NAMANYA PEMBODOHAN TERHADAP RAKYAT DAN INDIKASI MEMPERKAYA DIRI SENDIRI/KELOMPOK (BOS).
    REMBANG SARANG KORUPTOR, KONTRAKTORNYA JUGA MALING!

  6. turmudi

    ya beginilah jadinya kalo para pejabat itu meyakini bahwa KORUPSI itu sebagai SOLUSI atas persoalan dan ambisi mereka sehari-hari. maunya semua masalah bisa dilaksanakan dengan instan dan gratis tidak perlu susah payah. dan seolah semua persoalan hidup dan kepentingan umum bisa direkayasa sedemikian rupa. kecerdasan dan kepintaran bisa digabungkan dengan kekuasaan dan uangnya sekaligus dan membentuk sebuah kekuatan besar yang bisa mengatur apa saja yang ia mau. Puncak kerusakan sistemik birokrasi yang dipimpin oleh Salim dan Hamzah Fatono adalah Tragedi Jual habis CPNS 2009 setelah mereka sukses dengan merampok habis APBD lewat PT RBSJ yang 35M dan Hotmikisasi Jalan antar kecamatan senilai lebih dari 50M. sukses besar dengan perolehan keuntugnan diatas puluhan milyar. mereka yang sedang pegang kekuasaan selalu haus dengan praktik-praktik KORUPSI sebagai Solusi dan jalan instan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan priobadi dan bisnis keluarga sendiri. Celakanya birokrat stragetgis macam Muyoko ini selalu jadi garda depan pendobrak sukses korupsi. ANda ingat tentu bagaimana rekayasa penguasaan APBD lewat PT RBSJ yang mereka anggap sukses dan sptakuler. dapet uang pengganti ongkos Pilkasa dengan mudah dan murah tanpa harus ribet pakai agunan dan kalayakan usaha. dengan uang APBD ini terbukti bisa dengan mudah mendongkrak unit usaha bupati dengan mudah dan menjadikan KM bangkit lagi dalam waktu singkat setelah semuanya habis diagunkan bank. sukses besar besar perampokan PT RBSJ ini dimotori oleh oleh siswadi sebagai operator lapangan dan diotaki oleh para jajaran tinggi pejabat birokrasi yang seolah hukum dan kebenaran bisa direkayasa. sehingga KORUPSI pun seolah halal dan bisnis biasa karena itu bagaian iktiar dalam hidup mereka. ini terkbukti sukses karena KORUPSI RBSJ ini baru menyeret siswadi sebagai TSK di Polda jateng dan kasusnya sampe sekarang masih tetap diambangkan karena lagi-lagi uang masih enak bagi penegak hukum. tidak jelas sampai masalah ini akan clear dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakanhukum yang sebenarnya. sehingga pihak-pihak yang merugikan rakyat benar-benar bertangungjawab dan menuai hukuman sesuai kelakuannya.
    Sukses besar RBSJ ini membuat bupati dan jajaranya semakin haus dan selalu berusaha bagaimana mencariuntung instan lewat APBD. dengan gagasan hotmikisasi jalan kecamatan, hampir semua lapisan masyaraqkat terlena karena seperti sponsor radio milik pemda, jalan hotmik ini akan membuat para pengguna jalan bisa tertidur dijalan karena saking halusnya atau dalam bahasa jawa “nglenyer”. sponsor ini dimuat besar-besaran hampir setiap hari dan mengatakan ini sebagai kemajuan luar biasa dari bupati salim karena mereka yang menggunakan jalan bisa sampai tertidur. dan mereka dengan penuh keyakinan meyakinkan masyarakat bahwa jalan ini akan lebih hemat jika dihitung secara jangka panjang dibandingkan melakukan pembangunan aspal padat karya, karena disamping biaya operasional lebih rendah, hotmik ini akan mampu bertahan hingga 5 tahun. sehingga dengan hotmik pemda akan mengeluarkan biaya perawatan 0%. oleh karena itu dewan diimbau untuk tidak perlu merisaukan APBD dengan angka-angka lebih dari 50M hanya untuk pembangunan jalan. tentu pada saat itu semua warga masih ingat bagaiana pertarungan korupsi itu terjadi, sampai mengarah pada publikasi tender palsu yang ramai dibicarakan. lagi-lagi rekayasa hukum dan kecerdasan untuk minteri rakyat selalu saja dibutuhkan untuk proses ini. sekda dan jajaran selalu menjadi ujung tombak untuk proses rekayasa korupsi. dan kini rakyat semakin tahu dan semakin yakin bahwa hotmikisasi itu progra penuh dengan korupsi setalah belum ada 2 tahun hotmik itu hancur dimana-mana.. dan kini lubang menganga dengan mudah kita jumpai kalo mau memasuki jalan kecamatan dan jalan kampung di rembang.
    kegagalan RBSJ dan hotmik yang menyedot APBD sangat besar ini ternyata tidak cukup membuat para penganut KORUPSI sebagai SOLUSI itu reda. gerakan besar menyambut Pilkada 2009 menjadi ajang spetakuler untuk menggelar korupsi super besar yang melibatkan warga. para perekaya hukum dan pembangunan mencapai puncak kejayaan strategi korupsi luar biasa mereka dan menjadikan warga biasa ikut andil di dalamnya. semacam berbagi kesempatan korupsi dengan masyarakat (kaya dan para batih/keluarga). Semacam prinsip tiji tibeh (mati siji mati kabeh) dan sekaligus sambil menyelam minum air. yaitu menjadikan para warga yang sanggup menbayar lewat kebijakan PP 80 dan PP100 sekaligus menjerat mereka yang tergabung dalam KORUPSI Kolosal ini untuk menjadi pendukung setia bupati dalam pilkada 2009.
    Strategi ini cukup rumit karena harus mempertaruhkan orang didalam sebagai korban. celakanya tidak ada satupun orang yang bersedia mmenjadi korban dari kebijakan ini. alhasil posisi ketua BKD kosong. satu-satunya posisi yang layak adalah sekretaris badan, itupun menghindar dengan berangkat ke mekah. Ini benar-benar rekayasa puncak bupati untuk berbagi KORUPSI sebagai solusi bersama. sekda menjadi orang yang luar biasa bersama asisten admisnistrasi. dengan kekosongan jabatan (atau memang sengaja dikosongkan sebagai bagian dari strategi) jual beli maha dasyat lebih dari 600 formasi itu disusun dengan rapi. tidak cukup meminta komitmen, para pejabat itu diikat bersama dalam komitmen jahat itu dengan menarik anak-anak mereka untuk masuk menjadi bagian dari rekuritmen CPNS itu. tidak hanya jajaran sekretaris daerah dimana Sekda dapat jatah juga untuk anaknya (yang kini di BAPPEDA) jkuga para asisten, kabag dan peara pejabat eselon II seperti Itwil (yang semestinya jadi pengawas) juga dapet jatah (pengikat). jajaran eselon II seperti agus supriyanto tidak hanya kedua anak kandungnya tapi juga menantunya. dan beberapa orang-orang bupati yang pada saat itu dekat dengan kepetingan kebijakan dan Pilkada 2009 semua menjadi prioritas, seperti parmin, suyono, Ook dan para kroco-kroconya. yang kini menduduki jabatan staregis. bukan hanya jajaran birokrasi saja tapi juga Anggota DPRD semua mendapat jatah. Operasi super besar dan kolosal ini disusun dengan kecerdasan hukum akal-akalan yang melibatkan struktur partai penguasa hingga sampai lapisan terbawah. dan kerapian ini bisa dilihat dengan tidak ada satupun selembar kertas yang boleh dikeluarkan dari mereka yang terlibat jual beli, murni hanya kepercayaan. tidak percaya ya masih banyak yang membutuhkan. begitu jawaban mereka kalo dimintai barang bukti titip uang. meski demikian racun tetap saja racun, kerapian para mafioso menyusun strategi hukum dan kebijakan korupsi tetap saja akan meningggalkan belang. mereka bisa saja rapi dan seolah-olah tidak akan terlihat kejanggalan proses dalam rekayasan kasus ini, tapi denga jumlah 600 lebih mereka tidak mungkin sempurna karena mereka para penjahat bukan Tuhan. Maka kecurangan pun dengan mudah bisa dilihat, bahkan kini masyarakat dan jajaran PNS sudah sudah banyak mesarakan bagaimana kualitas hasil rekutimen CPNS 2009.
    Masalah ini sudah pernah dilaporkan kpd pihak berwajib dan segepuk dokumen kemungkinan penyimpangan juga sudah disertakan, tapi hingga kini para penegak hukum entah mengapa masih tidur pulas. mungkin mereka juga jengah dengan melihat tingkat rekayasa yang begitu besar dhayat dan kolosal. sehingga para penegak hukumpun menjadi bingung siapa menagkap siapa kalo semua orang terlibat seperti ini, termasuk UI dan lembaga-lembaga lain seperti pemerintah propinsi, BKN, Menpan, Depkeu yang mengamini. Karena demikian kolosal dan sistimatis bisa jadi para penegak hukum jadi terbengong-bengong dan bisa jadi pura-pura tidak tahu karena tanpa terasa toh mereka sudah berada diujung puncak korupsi. bisa dibayangkan kalo saja per 0rang 80 dikalikan 600 saja sudah cukup untuk biaya Pilkada, belum lagi taklit buta mereka untuk jadi pendukung setia karena sudah terlanjur masuk dan menjadi bagian dilingkaran mafia CPNS tersebut. mau tidak mau mereka harus menjadi hidup mati.

    SUkses besar RBSJ, Hotmik dan CPNS 2009 ternyata tidak cukup meredakan kehausan mereka sebagai koruptor, kini sentralisasi DAK Disdik menjadi sasaran utama. lagi-lagi operasi besar dijalankan dan sentralisasi dilakukan langsung di magersari dan perusahaan KM sebagai pusat operasi. celakanya semakin haris semakin menjadi-jadi, hampir semua DAK (DAK kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan, kehatan dll). semua kucuran dana dari pusat harus satu pintu dan dikuasai, dan KM dan perusahaan bupati lainnya kini sudah secara terbuka l\telibat sebagai levalansir proyek. jika dahulu masih sembunyi-benyi dan cukup mengambil untung dari fee, kini dengan semakin yakinnya bupati bahwa KORUPSI sebagai SOLUSI kemajuan daerah maka kini penguasaan bisnis APBD dilakukan secara terbuka. Pemda benar-benar sudah berusah menjadi korporasi besar dibawah bisnis pribadinya. dan Sekda menjadi direktur pelaksana sekaligus konsultas tunggal dan tertinggi dijajaran korporasi pemerintah daerah kabupaten Rembang. mau bukti mari kita turun lapangan lihat sendiri praktik sehari-hari Korupsi di rembang ysng sekarang semakin maju dan menggliat.

    Visi dan Misi KORUPSI sebagai SOLUSI bagi kemajuan Daerah telah membentuk suatu keyakinan diri Bupati Salim bahwa dirinya seorang pahlawan. Ini menjadikan Presiden SBY terlalu merendahkan kadernya kalo dianggap nggak paham kalo kelakuannya itu korupsi, padahal di Rembang Korupsi itu diyakini sebagai Solusi persoalan bangsa dan negara!!!!!!!!

    Penghukung tahun 2012, dikedinginan malam sendiri…..

  7. Helmi

    Pak Mujoko tidak pantas menjadi Kepala Dinas Rembang. Orang lulusan S2 yang tidak pintar sama sekali. Bisanya cuma ngomong ga ada isinya sampai mulutnya berbusa. Jauh berbeda dengan Kepala Dinas sebelumnya yaitu Pak Ir. Subagyo Wardoyo.
    Di Kantor Dinas PU Rembang itu isinya SARANG KORUPTOR SEMUA. Yakin. Saya berkali2 menjadi korban kantor Dinas ini. Orang-orang yg bekerja di Dinas Rembang juga sama bobroknya. Masuk kerja jam 9 pagi, pulang jam 1 siang. Saya jadi sedih dan trenyuh sama warga Kab. Rembang mempunyai pejabat2 dan antek2 nya yang tidak bisa kerja, cuma ngomooong tok. Harus SEGERA DIBENAHI. Terutama tangan kanan Pak Mujoko, Sunarto, Bendaharan Keuangan, Kasi Perencanaan dan Pelaksanaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *