Flash News
No posts found

Buntut Pemalsuan, Mundur Dan Wajib Kembalikan Aset

Kades Joho Kec. Pamotan, Rusmin menunjukkan surat kesepakatan bersama.

Kades Joho Kec. Pamotan, Rusmin menunjukkan surat kesepakatan bersama.

Foto copy tanda tangan dan stempel yang dipalsukan.

Foto copy tanda tangan dan stempel yang dipalsukan.

Pamotan – Pemalsuan tanda tangan kepala desa Joho dan stempel pemerintahan desa yang diduga melibatkan Kaur Umum desa Joho, H. Sutarjan (45 tahun) akhirnya berujung damai di kantor Mapolsek Pamotan. Hal itu setelah melalui pertemuan panjang hingga Selasa dini hari (13 Agustus 2013), pukul 00.10 wib.

Kepala Desa Joho Kec. Pamotan, Rusmin (43 tahun) menjelaskan awalnya pada akhir bulan Juli lalu, ada petugas dari Dinas Pertanian Dan Kehutanan menelfon dirinya terkait surat dukungan ketersediaan lahan untuk benih tebu dari kelompok tani Pra Bakti desa Joho yang kebetulan diketuai oleh H. Sutarjan. Dalam surat tersebut terdapat tanda tangan kepala desa beserta stempel resmi pemerintahan desa, padahal Rusmin sama sekali belum tanda tangan. Setelah ditelusuri, akhirnya ketahuan bahwa ada pemalsuan.

Rusmin mengaku kasihan kalau yang bersangkutan dicopot dari Kaur Umum sekaligus diproses secara hukum, karena masih mempunyai anak isteri. Usai berembug dengan sesepuh dan tokoh masyarakat, ia memutuskan tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum, dengan sejumlah syarat.

Dalam pertemuan tersebut, Kaur Umum sekaligus ketua kelompok tani Pra Bakti, H. Sutarjan mengakui telah memalsukan tanda tangan dan stempel, dengan cara menscan di sebuah warnet di desa Pamotan, tanggal 27 Juli 2013 lalu.

Ia kemudian menandatangani surat kesepakatan bersama, intinya H. Sutarjan siap mundur dari ketua kelompok tani Pra Bakti, sekaligus menyerahkan semua aset kelompok tani berupa ternak dan mesin traktor kepada ketua kelompok tani Pra Bakti yang baru.

Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Rembang, AKP Joko Santoso yang memimpin pertemuan berharap meski selesai secara kekeluargaan, namun ia meminta kedua belah pihak bersama sama menjaga keamanan dan ketertiban di desa Joho. Jangan sampai muncul provokasi yang dikhawatirkan mengganggu ketentraman masyarakat. Pasalnya baru baru ini ratusan warga sempat berdemo menuntut H. Sutarjan diproses hukum, sebagai buntut pemalsuan tanda tangan.

Sejumlah tokoh warga beralasan pemalsuan tanda tangan bisa dijerat pasal 263 KUHP, dengan ancaman hukuman selama lamanya enam tahun penjara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *