Flash News
No posts found

Voting Terbuka, Ijazah Minimal Calon Kades Ditetapkan

Imam Zarkasyi, dari Fraksi PAN menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Imam Zarkasyi, dari Fraksi PAN menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Rembang – DPRD Rembang akhirnya menetapkan ijazah calon kepala desa minimal SMP sederajat.

Hal itu setelah melewati pembahasan cukup alot ditingkat panitia khusus II DPRD Rembang yang menggodok perubahan Perda No. 3 tahun 2007 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Awalnya sikap fraksi sejumlah partai politik berbeda beda. Partai Golkar dan sebagian anggota Fraksi Bintang Keadilan ngotot agar ijazah minimal calon kepala desa SMA, karena menganggap perkembangan masyarakat sudah semakin maju.

Sedangkan Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Demokrat menghendaki ijazah minimal tetap SMP sederajat, karena aturan membolehkan. Akhirnya digelar voting terbuka. Yang setuju SMP lebih banyak, dengan meraup 12 suara, sedangkan kubu ijazah SMA hanya memperoleh 8 suara.

Ahmad Masykur Rukhani, dari Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan kepemimpinan di desa, biasanya tidak mendasarkan pendidikan formal semata. Tetapi lebih pada ketokohan seseorang. Menurut anggota DPRD asal desa Pamotan Kec. Pamotan ini, banyak Kades yang sukses memajukan desanya, meski berpendidikan SMP.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rembang, Suwanto. Ia berpendapat calon presiden saja, ijazahnya minimal setingkat SMA. Kalau calon kepala desa minimal SMP, tentu masih pantas.

Gatot Paeran, dari Partai Golkar mengaku menghormati dinamika ditingkat pansus, meski fraksinya gagal memperjuangkan perubahan ketentuan persyaratan ijazah calon Kades. Tak hanya masalah ijazah, dalam Perda juga mengamanatkan tanda gambar surat suara Pilkades, tetap memakai gambar palawija, bukan foto calon.

Hari Jumat (30 Agustus 2013), Perda tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa disahkan melalui sidang paripurna di gedung DPRD Rembang. Ketua DPRD Rembang, Sunarto mengatakan selain Perda tersebut, ada pula Perda tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta Perda penyertaan modal.

Nantinya Perda akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, untuk mendapatkan persetujuan.

Baru kemudian dikembalikan lagi ke daerah, agar bisa secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat.

1 Komentar

  1. mas mantri

    Setuju karena pendidikan di Indonesia 9 tahun yang msetingkat SLTP, kalau minimal SLTA ya grade pendidikan dasar di Indonesia di rubah dulu jadi 12 tahun jadi balance

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *