Flash News
No posts found

Fingerprint, Pemkab Tak Bermaksud Menakut Nakuti

Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz (berpeci) menyaksikan seorang pegawai negeri menempelkan jarinya pada absen elektrik.

Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz (berpeci) menyaksikan seorang pegawai negeri menempelkan jarinya pada absen elektrik.

Rembang – Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz menekankan kepada para pegawai negeri sipil bahwa pengoperasian alat absensi sidik jari atau fingerprint, bukan bermaksud mencari kesalahan pegawai. Tetapi lebih berfungsi untuk mengukur tingkat kedisiplinan mereka.

Hal itu disampaikan oleh Abdul Hafidz, saat peresmian penggunaan alat absensi elektronik di lantai IV Kantor Bupati Rembang, hari Senin (27 Januari 2014). Hafidz mengungkapkan hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah menggunakan fingerprint, yakni sebanyak 29 SKPD tersebar di 33 titik. Hanya ada beberapa yang belum terpasang, seperti kantor kecamatan Kaliori dan Kec. Sale, namun akan segera dilengkapi secepatnya.

Abdul Hafidz mengingatkan pegawai negeri mematuhi ketentuan jam kerja 37,5 jam per Minggu. Begitu ada yang melanggar, maka pimpinan satuan kerja diminta menegur secara lisan. Jika masih sering membandel, ada sejumlah sanksi secara berjenjang.

Menurutnya, sudah cukup banyak pegawai menerima sanksi, karena berbagai pelanggaran. Paling banyak terlibat kasus pidana. Tahun 2011 ada 13 PNS, 8 diantaranya dipecat secara hormat dan tidak hormat. Kemudian tahun 2012 berkurang, ada 8 PNS mendapatkan sanksi, 6 diantaranya dipecat. Sementara pada tahun 2013, dari 3 orang yang terkena sanksi disiplin, 1 diantaranya dipecat.

Data tersebut menunjukkan angka pelanggaran yang menyeret oknum pegawai negeri terus menurun.

3 Komentar

  1. daliyo

    khafid iku ra sa kakean cangkem! iku lho PnS sing ning dinas PU pecat kabeh mergo ngumbarno dalan berlubang jero-jerone ra mekakat. dipecati ae yen wis ora sanggup nata dalan. aspal ae kelas paling elek mulo durung ngati sesai wis podo nglotok. pecati siji-siji mulai soko kepala dinas, sedi nganti andahane. cetho iku ora niat nyambut gawe. anane mung gawe pitunane liyan, wis akeh nyowo melayang!!

  2. gelandangan

    mas daliyo…. dalan sek ndi njeh… ada jalan yang menjadi kewenangan kabupaten ada yang menjadi kewenangan kementerian PU (jadi bermasalah nanti jika pemkab sek ndandani) kathone ngono… #diwaos rumiyen dasarhukumkewenanganpenyelenggarajalan

  3. Faizal Firmansyach

    finger print dobol dobolan…setor jempol terus minggaaat….apane kualitas prima pelayanan publik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *