Flash News
No posts found

DPRD Kantongi Oknum PNS Tidak Netral, Minta Dipecat

DPRD Rembang menggelar rapat dengan Wakil Bupati Abdul Hafidz (berpeci) dan jajarannya, Jumat siang.

DPRD Rembang menggelar rapat dengan Wakil Bupati Abdul Hafidz (berpeci) dan jajarannya, Jumat siang.

Rembang – Sejumlah anggota DPRD Rembang geram, karena dugaan adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) tidak netral menjelang Pemilu Legislatif bulan April 2014 semakin merajalela. Mereka langsung memberondong pertanyaan kepada wakil bupati Rembang, Abdul Hafidz saat rapat pimpinan gabungan di ruang Badan Anggaran DPRD Rembang yang berlangsung Jumat siang (07 Februari 2014). Hadir pula Sekda Hamzah Fathoni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Suparmin dan Kepala Bappeda Hari Susanto. Rapat dipimpin Ketua DPRD, Sunarto.

Ketua Fraksi Bintang Keadilan DPRD Rembang, dr Rohmat Isnaeni menganggap ketidaknetralan oknum pegawai negeri cukup memprihantinkan. Sesuai laporan masyarakat, ada yang bergabung dalam tim sukses partai politik tertentu. Sepak terjangnya juga mulai terang terangan, ikut bergerilya menggalang pemilih. Aksi tersebut musti dihentikan, karena aturan melarang keras PNS berpolitik.

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Rembang, Ridwan menyatakan oknum PNS terindikasi tidak netral cukup banyak. Data data nama, kemudian satuan tempat kerjanya telah dikantongi dan akan terus dipantau.

Kalau ternyata masih membandel, Ridwan mendesak Pemkab Rembang untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Situasi Kab. Rembang terbilang kondusif, menurutnya jangan diusik oleh ulah seperti itu.

Seusai rapat pimpinan gabungan, Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz memastikan pihaknya akan mengirimkan surat edaran ke seluruh dinas/ instansi agar pegawai negeri menjaga netralitas. Selain itu Pemkab siap membuat kotak pengaduan, guna menampung laporan masyarakat.

Begitu ada laporan, akan diteruskan melalui Panitia Pengawas Pemilu. Tentu yang bersangkutan perlu diberitahu dulu, supaya mau memperbaiki sikap. Soal sanksi, Hafidz menyerahkan pada mekanisme aturan kepegawaian dan UU Pemilu.

Wakil Bupati Abdul Hafidz menambahkan masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi, sehingga kedepan birokrasi pemerintahan tidak tercemar oleh kepentingan politik. Ia juga mempersilahkan warga ikut mengawasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *