Flash News
No posts found

Temuan Baru Oknum PNS, Diduga Ada Backing Kuat

Camat Rembang Kota, Agus Salim.

Camat Rembang Kota, Agus Salim.

Rembang – Fraksi Partai Golkar DPRD Rembang menelusuri dugaan adanya oknum pegawai negeri sipil, aktif turun menggalang pemilih menjelang Pemilu Legislatif. Laporan terbaru yang diterima yakni seorang oknum pegawai kantor kecamatan Rembang Kota, berinisial MF.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Rembang, Ismari menuturkan MF sempat menjadi bahan perbincangan dikalangan anggota dewan. Ia menduga ada aktor kuat di jajaran pemerintah yang membackingi MF, bukan semata mata ingin bergerak sendiri. Kalau misalnya sudah dijanjikan posisi jabatan, Ismari menyatakan sangat prihatin. Hal itu rawan memicu PNS terkotak kotak, padahal status mereka sama sebagai abdi masyarakat.

Saat Reporter R2B hari Senin (10 Februari 2014) akan menemui MF, oleh seorang pegawai kecamatan disarankan bertemu saja dulu dengan Camat Rembang Kota, Agus Salim.

Agus mengaku belum tahu masalah tersebut, karena selama ini tidak ada laporan atau keberatan dari masyarakat. Namun Ia berjanji akan segera mengklarifikasi yang bersangkutan.
Sudah sering dirinya mengingatkan puluhan pegawai di kantor kecamatan Rembang Kota untuk tetap netral dan menjaga profesionalisme.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Rembang, Mukhlis Ridho menjelaskan ketika ada seorang PNS terdaftar secara resmi sebagai tim sukses, tim kampanye Caleg atau partai politik, maka bisa dijerat hukuman pidana selama dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Tetapi jika terbukti memobilisasi pemilih, sedangkan nama oknum PNS tidak tercantum dalam susunan tim sukses dan tim kampanye, maka termasuk pelanggaran administratif. Sanksinya dikembalikan kepada Pemkab Rembang, agar ditindak sesuai aturan kepegawaian.

Mukhlis Ridho menambahkan sudah ada seorang oknum pegawai negeri berinisial HS, terbukti mencari dukungan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, dalam sebuah acara di kecamatan Sumber.

Panwaslu menyerahkan Pemkab Rembang untuk memberikan sanksi kepada HS. Ia berharap Pemkab serius memproses, supaya menjadi bahan pembelajaran bagi pegawai negeri yang lain. Tapi jika dibiarkan, tentu menimbulkan preseden buruk terhadap kehidupan berdemokrasi di kabupaten Rembang.

1 Komentar

  1. GARONK REMBANG

    yoo piye leh nek gak ngono jare ora oleh nggon lias jabatan… takoki go pejabat saiki roto-roto rak biyen dadi tim sukses …. Bapak-bapak PNS yang terhormat masyarakat Rembang saiki wis cerdas yoooo… trik penguasa incombent biasa memanfaatkan PNS …. dengan janji-janji ….. oayo wong Rembang dadi pemilih sing cerdas yooo …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *