Flash News
No posts found

Bosan Dipaksa, Petani Siap Turun Ke Jalan

Dua orang petani desa Panohan Kec. Gunem, menyampaikan keluhannya kepada petugas Distanhut Kab. Rembang.

Dua orang petani desa Panohan Kec. Gunem, menyampaikan keluhannya kepada petugas Distanhut Kab. Rembang.

Rembang – Sejumlah perwakilan petani mengancam akan mengerahkan ribuan orang untuk berdemo, memprotes sistem penjualan pupuk paketan. Beberapa tahun terakhir, petani tidak bisa membeli pupuk urea saja, tetapi juga diwajibkan satu paket dengan pupuk phoska dan pupuk organik.

Arif Abidin dan Nurfaizin, dua orang petani asal desa Panohan Kec. Gunem, hari Selasa (11 Februari 2014) mendatangi Kantor Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab. Rembang. Arif Abidin menuturkan di desanya petani kalau ingin membeli urea, harus satu paket dengan satu sak phoska dan 5 buah pupuk organik, total harganya Rp 225 ribu. Arif menduga tindakan itu bentuk pemaksaan terselubung untuk memasarkan sejumlah produk, berdalih pemupukan berimbang.

Tentu saja sangat memberatkan petani kecil. Ia berharap segera ada perhatian. Kalau tidak, sekira 1.600 an orang petani dari berbagai desa siap demo turun ke jalan, karena keluhan tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama.

Petani lain dari desa Panohan, Nurfaizin menjelaskan jenis pupuk yang paling dibutuhkan adalah urea, sedangkan phoska dan organik sering menganggur tidak terpakai. Apalagi fungsi organik atau granul, warga pelosok pedesaan sudah terbiasa memanfaatkan pupuk kandang.

Kepala Seksi Usaha Tani Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab. Rembang, Ika H Affandi menyampaikan kalau satu sak urea wajib membeli satu sak phoska, termasuk pelanggaran. Pemupukan berimbang dalam satu hektar, idealnya urea 300 Kg, phoska 100 Kg, ZA 25 Kg dan SP 36 sebanyak 25 Kg. Memang petani tak bisa membeli urea saja, semata mata untuk menjalankan program pemupukan berimbang yang terus digencarkan pemerintah.

Ika H Affandi menambahkan keluhan petani dari desa Panohan Kec. Gunem akan dibahas melalui rapat koordinasi bersama Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kab. Rembang.

Ia meminta petani mencatat lebih detail pengecer mana yang melanggar ketentuan, sehingga distributor mudah menetapkan sanksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *