Flash News
No posts found

Bupati Akan Disidang, Mantan Anggota Panggar Sesalkan Pengelolaan RBSJ

Bupati Rembang, Moch. Salim (tengah) hadir dalam sebuah acara, sebelum ditahan.

Bupati Rembang, Moch. Salim (tengah) hadir dalam sebuah acara, sebelum ditahan.

Rembang – Kasus dugaan korupsi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yang menyeret nama Bupati Rembang, Moch. Salim akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Hal itu setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Tipikor, tanggal 13 Februari 2014 lalu. Menurut rencana sidang akan berlangsung Rabu depan, dipimpin ketua majelis hakim, Dwiarso Budi Santiarto.

Kasus tersebut bermula ketika DPRD dan Pemkab Rembang menyetujui kucuran dana tak tersangka yang mustinya untuk penanggulangan bencana alam, pada tahun 2006 – 2007, totalnya Rp 35 miliar. Pencairan dana diduga melibatkan Kabag Perekonomian kala itu, Waluyo, yang masih kerabat dengan Bupati. Waluyo sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Ia juga sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jawa Tengah.

Uang rakyat tersebut untuk membuka stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di pinggir jalur Pantura desa Tireman, kemudian usaha perkebunan tebu, memproduksi sarung tangan golf dan pendirian pabrik gula mini di desa Bangunrejo Kec. Pamotan. Sampai saat ini, hanya SPBU yang masih aktif beroperasi. Berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, negara dirugikan sebesar Rp 4,1 miliar.

Kasus dugaan korupsi itu mengundang keprihatinan mantan anggota panitia anggaran DPRD Rembang periode 2004 – 2009, Kholid Suyono yang juga ikut membahas suntikan modal kepada PT RBSJ.

Politisi PPP asal desa Lodan Kulon Kec. Sarang ini semula berharap PT RBSJ akan mendatangkan keuntungan bagi daerah. Tapi menurutnya pengelolaan dana sudah tercemar oleh kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga melenceng dari semangat awal. Ia beralasan Panggar DPRD tidak mempunyai kewenangan mengeksekusi anggaran, eksekutiflah yang musti bertanggung jawab.

Pimpinan dan anggota DPRD 2004 – 2009 juga sempat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, mendesak pengusutan kasus. Ia sendiri agak kaget, begitu kasus ditangani Polda Jawa Tengah. Bisa saja merupakan kebijakan KPK bersama Kapolri.

Sebelum ditahan, Bupati Rembang Moch. Salim berulang kali mengklaim tidak ada korupsi dalam pengelolaan dana PT RBSJ. Hitung hitungan bisnis, justru memberikan keuntungan. Kalau dipermasalahkan, pihaknya siap mendatangkan sejumlah saksi ahli.

Pemerhati masalah korupsi di Rembang, Bambang Wahyu Widodo mengatakan meski dibalik jeruji besi, Salim masih memimpin kabupaten Rembang, termasuk menandatangani surat menyurat.

Ketika masuk persidangan, maka status Bupati Moch. Salim sudah terdakwa. Masyarakat menunggu janji Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, untuk segera melakukan proses pemberhentian.

Ketua Pelaksana Harian DPC Partai Demokrat Kab. Rembang, Gunasih mengatakan akan menghadiri persidangan Moch. Salim, sekaligus ingin memberikan dorongan moral. Ia juga berharap masyarakat mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *