Flash News
No posts found

Keuntungan SPBU Dikuasai, Sidang Perdana Bupati Penuh Massa

Bupati Rembang, Moch. Salim. (Gambar atas) SPBU milik PT RBSJ di pinggir jalur Pantura desa Tireman Rembang.

Bupati Rembang, Moch. Salim. (Gambar atas) SPBU milik PT RBSJ di pinggir jalur Pantura desa Tireman Rembang.

Rembang – Untuk kali pertama, Bupati Rembang Moch. Salim duduk sebagai terdakwa, dalam sidang kasus dakwaan korupsi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp 4,1 miliar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, hari Selasa (18 Februari 2014).

Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Slamet Margono, Siti Mutiatin dan Dwi Endah Saraswati.

Jaksa mendakwa Bupati Rembang Moch. Salim telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati, dalam proses pembelian tanah milik mantan Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Rembang kala itu, Rosidah Said, untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Atas perintah Moch. Salim, PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, sebuah badan usaha milik daerah bentukan Pemkab Rembang, seolah olah membeli tanah untuk mendirikan SPBU dari PT Amir Hajar Kilsi (AHK), sebuah perusahaan milik bupati Moch. Salim. Tanah kemudian dipecah dan dibalik nama, atas nama Siswadi Direktur PT RBSJ seluas 8.110 meter persegi dan atas nama Kasnadi Direktur PT AHK yang sebenarnya milik Moch. Salim seluas 39.251 meter persegi.

Jaksa menyebutkan bahwa surat perjanjian jual beli tanah senilai Rp 2,3 miliar pada tanggal 15 Januari 2007 lalu itu tidak ada dasar hukumnya. Transaksi sebenarnya baru dilaksanakan pada akhir bulan April 2007, seusai pelunasan pembayaran tanah milik Rosidah Said.

Dalam dakwaan jaksa juga menguraikan pembangunan SPBU menelan biaya sekira Rp 3,7 miliar, semua dari dana PT RBSJ. Justru sejak beroperasi antara bulan Juli 2007 sampai dengan Mei 2009, keuntungan penjualan bahan bakar SPBU dikuasai PT Amir Hajar Kilsi. Khusus masalah ini, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian sebesar Rp 1,8 miliar. Setelah angka tersebut dijumlahkan dengan transaksi pembelian tanah Rp 2,3 miliar, maka total kerugian Negara sekira Rp 4,1 miliar.

Ketua Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Dwiarso Budi Santiarto menanyakan kepada terdakwa Bupati Rembang Moch. Salim, merasa keberatan atau tidak atas nota dakwaan jaksa penuntut umum. Salim menjawab keberatan, sehingga majelis hakim menyampaikan sidang akan dilanjutkan tanggal 25 Februari 2014, dengan pembacaan eksepsi terdakwa.

Sidang kali pertama ini dipenuhi massa pendukung Bupati Rembang, Moch. Salim, mayoritas dari kalangan ibu ibu. Sebelum memasuki ruang sidang, massa sempat menggelar doa bersama di depan Pengadilan Tipikor. Ada pula yang berorasi, meminta supaya Salim dibebaskan dari jeratan hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *