Flash News
No posts found

“Jangankan SMP, Di Desa Saya Semua Sarjana…”

Anggota BPD se kecamatan Pancur dilantik.

Anggota BPD se kecamatan Pancur dilantik.

Pancur – Pemerintah mengatur pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekarang minimal harus lulusan SMP sederajat. Padahal aturan sebelumnya yang penting bisa membaca dan menulis. Hal itu setelah pengesahan Undang Undang Desa. Aturan baru lainnya, dulu anggota BPD bisa berjumlah 5 sampai dengan 11 orang, tetapi kini dibatasi antara 5 – 9 orang, tergantung jumlah penduduk.

Subhakti, Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan membeberkan aturan baru tersebut, saat melantik anggota BPD se kecamatan Pancur, di pendopo kecamatan setempat hari Sabtu (22 Februari 2014). Ia mengingatkan kedepan anggota BPD tidak hanya berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan desa, melainkan juga sebagai pelaksana pemerintahan, sehingga harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis.

Dari total 23 desa, anggota BPD se kecamatan Pancur yang dilantik sebanyak 131 orang. Camat Pancur, Suharto menjelaskan mereka telah melewati seleksi dari setiap RT, kemudian dimusyawarahkan ditingkat desa.

Sementara itu Kepala Desa Pancur Kec. Pancur, Sunarto mengaku desanya tidak terlalu kesulitan mendapatkan figur figur anggota BPD yang berkompeten. Bahkan dari 7 orang personel, semuanya bergelar sarjana.

Ia menganggap lebih bagus, agar penjaringan aspirasi masyarakat dan tugas mengontrol pemerintahan desa menjadi semakin efektif. Baginya selama menjalankan tugas pokok fungsi masing masing, tidak akan muncul masalah, apalagi ketegangan antar lembaga desa. Semua musti bermuara pada satu titik, yakni demi kemajuan desa.

1 Komentar

  1. sri

    mestinya bagian pemdes membuat JUKNIS PEMBENTUKAN BPD supaya desa-desa tidak asal bikin dan rentan melanggar aturan. karena aturannya tidak menjelaskan tahapan dan proses secara jelas ahirnya banyak desa, dimana kades maunya menunjuk orang-oragnya untuk duduk di BPD dan menabrak UU yang ada. juklak dan junis tata cara pembentukan BPD sangat dibutuhkan pemerintahan desa agar mendapatkan BPD yang berkualitas dan Amanah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *