Flash News
No posts found

Peserta Aksi Mengaku Terima Bayaran, Dibantah?

Warga pendukung Bupati Rembang, Moch. Salim bersiap siap naik bus, di depan pabrik KM Putra, Selasa pagi.

Warga pendukung Bupati Rembang, Moch. Salim bersiap siap naik bus, di depan pabrik KM Putra, Selasa pagi.

Kaliori – Sekira 500 an orang dari sejumlah wilayah di kabupaten Rembang, Selasa pagi (25 Februari 2014) berangkat demo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, untuk mendukung Bupati Rembang, Moch. Salim dalam persidangan kasus dakwaan korupsi PT RBSJ.

Para pendemo mayoritas ibu ibu. Seorang peserta aksi yang enggan disebutkan namanya mengaku mendapatkan bayaran Rp 50 ribu dan jatah makan. Ketika ditanya siapa yang menyuruh, ia keberatan memperinci. Baginya yang terpenting, suami sudah mengizinkan.

Salah satu warga pendukung bupati dari desa Sedan Kec. Sedan, Afidah menganggap Bupati Rembang Moch. Salim selama menjabat, berhasil meningkatkan kemajuan, melalui pendidikan dan kesehatan gratis. Ia berharap kepada majelis hakim membebaskan Salim. Afidah juga membantah keras, kalau muncul tudingan massa yang berdemo ke Semarang adalah kaum bayaran.

Pengamat masalah korupsi di Rembang, Bambang Wahyu Widodo yakin aksi demo tidak akan mempengaruhi keputusan majelis hakim, karena perwakilan Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ikut mengawasi langsung jalannya sidang.

Massa pendukung bupati berkumpul sejak pukul 05.30 WIB di lokasi pabrik pengolahan ikan milik bupati, KM Putra dusun Matalan desa Purworejo Kec. Kaliori. Mereka baru berangkat ke Semarang sekira pukul 07.00 pagi, dengan dikawal mobil Polsek Kaliori dan Satlantas Polres Rembang. Kapolsek Kaliori, AKP Budi Suryanto menjelaskan peserta demo kedua ini menggunakan 15 bus dan 10 kendaraan pribadi. Jumlahnya lebih banyak, dibandingkan aksi demo pertama, Selasa pekan lalu, yang hanya 10 bus.

Sebagaimana kami beritakan, Bupati Rembang, Moch. Salim kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, hari Selasa. Agenda sidang adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi terdakwa, atas dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam sidang pertama, jaksa mendakwa Bupati menyalahgunakan wewenang saat proses pembelian tanah untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT RBSJ di pinggir jalur Pantura desa Tireman Rembang dan pengelolaan keuntungan penjualan bahan bakar minyak SPBU. Berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, negara dirugikan Rp 4,1 miliar.

2 Komentar

  1. dwi

    dasar masyarakat bodoh,
    kalo ga dibayar mana mau
    giliran di katakan terbukti di bayar ga terima
    kalo ga dibiayai
    trasnportasi darimana
    apa sih bedanya di biayai sama dengan dibayar
    dibilang bodoh tidak mau
    kalo ga bodoh kenapa ga bisa membedakan antara penjahat dengan penjahit

  2. BERTRAND

    Emang dasar pd bodoh,,,,,,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *