Flash News
No posts found

Meski Tidak Diusir, DPRD Minta Masalah Mbamban Tuntas

Ketua Komisi B DPRD Rembang, Harno.

Ketua Komisi B DPRD Rembang, Harno.

Pamotan – Pemerintah desa Mbamban Kec. Pamotan resah terhadap status tanah yang menjadi lokasi berdirinya balai desa Mbamban, karena masih menumpang di tanah milik mantan Kades.

Semula desa tersebut hanya mempunyai balai desa berukuran kecil, kemudian pindah lokasi mendirikan balai desa yang lebih representatif sejak tahun 2008 lalu, menempati tanah pribadi milik Kades kala itu, Massahid. Setelah tahun 2013, Kades purna tugas, sehingga pemerintah desa sekarang bertanggung jawab menuntaskan pembebasan lahan. Tahun 2012, proposal pengajuan bantuan dana telah diserahkan kepada Pemkab Rembang, dengan kebutuhan anggaran sekira Rp 80 juta. Tapi sampai sekarang belum terealisasi, karena terbentur aturan pemerintah tentang pengadaan aset lahan untuk fasilitas umum.

Kepala Desa Mbamban Kec. Pamotan, Sudadi mengaku pihaknya kembali menyampaikan persoalan itu, saat kegiatan di aula kantor kecamatan Pamotan, belum lama ini. Kebetulan wakil bupati Rembang, Abdul Hafidz berjanji akan mengupayakan melalui anggaran tahun 2015 mendatang. Soal ada tidaknya perubahan harga, ia tentu akan berembug dengan pemilik tanah.

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Rembang, Harno berharap supaya masalah aset fasilitas umum tidak ada masalah, termasuk balai desa. Kalau status tanah jelas, tentu aparat desa akan lebih nyaman melayani masyarakat. Meski sampai sekarang balai desa Mbamban masih berfungsi dan tidak terjadi pengusiran, namun Harno mendorong Pemkab Rembang segera turun tangan. Ia yakin soal hambatan aturan, bisa dikonsultasikan dengan pihak terkait.

Sementara itu, lokasi balai desa Mbamban yang lama, menurut rencana akan dijadikan untuk sekolah Taman Kanak Kanak.

Sedangkan bangunan TK lama, kedepan diproyeksikan sebagai lokasi poliklinik desa (Polindes).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *