Flash News
No posts found

Testimoni Jilid Dua, Sosok Aktif Tidak Tersentuh

Abdul Muttaqin melampirkan rincian skenario penggunaan anggaran fiktif, diduga merupakan tulisan tangan Bupati Moch. Salim. (Gambar atas) Testimoni Abdul Muttaqin bermaterai dan ditandatangani yang bersangkutan.

Abdul Muttaqin melampirkan rincian skenario penggunaan anggaran fiktif, diduga merupakan tulisan tangan Bupati Moch. Salim. (Gambar atas) Testimoni Abdul Muttaqin bermaterai dan ditandatangani yang bersangkutan.

Rembang – Pemerhati masalah korupsi di Rembang, Bambang Wahyu Widodo mempertanyakan kenapa Kejaksaan Negeri Rembang tidak menyeret sejumlah nama lain, dalam kasus dugaan korupsi proyek swa kelola peningkatan jalan Tegaldowo Kec. Gunem hingga desa Wonokerto Kec. Sale, yang merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar.

Hal itu setelah pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Rembang, Abdul Muttaqin menulis testimoni ke dua. Dalam catatan tersebut, Muttaqin memperinci pada tanggal 22 Agustus 2011, Bupati Rembang Moch. Salim mengumpulkan sejumlah kepala dinas di rumah pribadinya di Kelurahan Magersari Rembang, untuk membahas penggunaan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) dari tingkat pusat.

Belakangan dana yang telah cair, oleh ketua organisasi masyarakat setempat (OMS), Warsiman diserahkan kepada bendahara PT Amir Hajar Kilsi dan CV Karya Mina Putra, Mulyanah. Kedua perusahaan tersebut adalah milik Bupati Moch. Salim.

Bambang Wahyu Widodo menjelaskan rentetan peristiwa itu, juga muncul dalam surat perpanjangan penahanan Abdul Muttaqin yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Rembang. Maka ia mendesak supaya penyidik menetapkan Warsiman dan Mulyanah sebagai tersangka. Selain itu, Kejari harus berani memanggil Moch. Salim, untuk dimintai keterangan. Apalagi dalam testimoni Muttaqin, dilampirkan pula tulisan tangan Bupati, berisi tentang pengaturan dana proyek peningkatan jalan.

Kalau tidak ada reaksi, Bambang berencana melapor kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena disinyalir penanganan kasus ini hanya mengorbankan dua orang saja, yakni PPK proyek Abdul Muttaqin dan Kepala Dinas ESDM Agus Supriyanto. Sedangkan figur lain yang berperan lebih aktif, justru sama sekali tidak tersentuh.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, I Wayan Eka Putra menyatakan pihaknya sebatas menunggu perkembangan fakta di persidangan, untuk bahan penetapan tersangka baru. Wayan tidak menjelaskan lebih lanjut, karena buru buru ada urusan penting di Mapolres Rembang.

5 Komentar

  1. al ghozali

    Wehh wehh enak bgt kajari ngomong nunggu persidangan lha knpa pnetapan tersangka Ppk sm Kadin nya kok ga nunggu persidangan sklian.Jelas2 uang lgsg cair ke rekening organisasi masyarakat (warsiman) sbgai pelaksana dan pengelola kok ora diciduk sik,bru diselidik sopo wae sg terlbat.Jangan2 kejaksaan ngri rmbng jg terlibat nih melindungi kroninya salim…warga tdk bodoh lho kejari rbg..kmi bs mnilai sing becus kerja sg ndi

  2. khofifah said

    Hukum skrg bs diatur sm yg punya uang banyak #apalagi level kjaksaan negeri..ckck

  3. sholikin ali

    jelas2 kejaksaan kecipratan uang tutup kasus…..piyeeee negoro rembang iki….

  4. mashoedi

    Setujuu Kasus ra mbejaji kejari rembang koyo kurang gawean suwe2 ..liyane sg luwih gede nilaine kok ra diapa2ke paling kjaksaan podo ae entuk fee tutup mulut ..munafik

  5. Cak Codot

    plakban tutup mulut cap salim ki pancen lengket tenan, opo maneh sg diplakban mung kelas kejari…kecil!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *