Flash News
No posts found

Badai Korupsi Mulai Ganggu Pemerintahan

Kepala Dinas ESDM Kab. Rembang, Agus Supriyanto saat dikawal masuk tahanan. (Gambar atas) Bupati Rembang, Moch. Salim disidang di Pengadilan Tipikor Semarang (jatengtribunnews.com).

Kepala Dinas ESDM Kab. Rembang, Agus Supriyanto saat dikawal masuk tahanan. (Gambar atas) Bupati Rembang, Moch. Salim disidang di Pengadilan Tipikor Semarang (jatengtribunnews.com).

Rembang – Hantaman badai korupsi, lambat laun mengakibatkan kondisi pemerintahan di kabupaten Rembang timpang.

Semenjak Bupati Rembang, Moch. Salim berstatus terdakwa, otomatis tidak berhak lagi menandatangani surat menyurat anggaran, termasuk surat keputusan atau SK. Saat masih tersangka kasus dugaan korupsi dulu, meski di dalam penjara, tanda tangan Moch. Salim tetap laku.

Disisi lain, Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz sampai hari Selasa (11 Maret 2014) belum memperoleh surat perintah dari Kementerian Dalam Negeri, untuk menduduki Pelaksana Tugas Bupati.

Sebelumnya, Abdul Hafidz mengaku sebatas menunggu secara normatif. Tugas tugas yang bisa dikerjakan, diselesaikan dulu sesuai kewenangannya.

Masalah korupsi tak hanya membelit sang kepala daerah. Kondisi itu juga menjalar ke dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), masing masing Dinas Pendidikan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral.

Posisi pelaksana tugas kepala Dinas Pendidikan sudah terisi, sedangkan kepala Dinas ESDM kosong.

Asisten III Sekda yang membidangi kepegawaian, Abdullah Zawawi mengakui aktivitas di Dinas ESDM mulai terganggu. Kegiatan rutin cukup banyak, biasanya Sekretaris Dinas langsung melapor ke Sekretaris Daerah, kalau menghadapi kendala. Soal surat menyurat, masih ditanda tangani kepala lama, Agus Supriyanto dari dalam Rumah Tahanan Rembang. Agus masih tersangka, dari sisi aturan diperbolehkan.

Untuk menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas ESDM, menurut Zawawi perlu banyak pertimbangan, termasuk harus memenuhi jenjang kepangkatan eselon II. Saat ini hanya tersisa satu orang, yakni Wartono, duduk di kursi staf ahli. Kalau eselon III jumlahnya masih cukup banyak.

Abdullah Zawawi menambahkan penunjukan Plt Kepala Dinas ESDM juga harus menunggu kepastian Wakil Bupati diangkat sebagai pelaksana tugas Bupati. Ibaratnya Wabup sekarang belum mengantongi SIM, tentu tidak bisa leluasa melaju di tengah jalan raya birokrasi pemerintahan.

1 Komentar

  1. turperkasa

    abdullah zawawi alias Ook yen cangkem umyek ae apike dibukak sisan kasus korupsi PSIR 7Milyar APBD..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *