Siap Panggil BKD, Dugaan Mobilisasi Ditelusuri

Ketua Komisi A DPRD Rembang, Ridwan.

Ketua Komisi A DPRD Rembang, Ridwan.

Rembang – Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Rembang, siap memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD), apabila ada pengerahan pegawai negeri sipil, untuk menghadiri sidang dakwaan korupsi Bupati Rembang Moch. Salim di Pengadilan Tipikor Semarang.

Ketua Komisi A DPRD, Ridwan menuturkan pihaknya memang belum bisa menyimpulkan, apakah kejadian hadirnya PNS ke Pengadilan Tipikor Semarang hari Selasa lalu itu, termasuk mobilisasi sistematis atau hanya sebatas dukungan pribadi. Ia lebih dulu menyaring informasi dari sejumlah kalangan. Kalau misalnya telah terjadi mobilisasi, maka Pemkab Rembang perlu menjelaskan.

Ia sendiri merasa prihatin, karena selayaknya pegawai negeri sipil tetap fokus bekerja melayani masyarakat, sesuai PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Apalagi mereka menggunakan mobil dinas plat merah, tentu sangat tidak elok, jika dilihat dari sisi peruntukannya.

Gunasih, politisi Partai Demokrat asal desa Sendangmulyo Kec. Sluke menganggap tidak ada mobilisasi pegawai negeri sipil. Kalaupun sejumlah orang PNS hadir menyaksikan persidangan Moch. Salim, hal itu hanya sebagai bentuk dukungan moral secara pribadi. Jumlah PNS tidak seberapa, justru yang banyak berasal dari warga pelosok pedesaan.

Sementara itu Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengaku belum menerima laporan rinci masalah tersebut. Menurutnya kalau PNS bermaksud membesuk Bupati, tidak perlu dipersoalkan. Bagaimanapun Moch. Salim masih Bupati Rembang. Tapi jika meninggalkan kantor pada jam kerja, kemudian menghadiri persidangan, Hafidz menyerahkan biar ditanggung masing masing personel. Ia menimpali tidak mempunyai ruang, untuk melarang maupun mempersilahkan.

Sebelumnya, dalam sidang kasus dakwaan korupsi Bupati Rembang, Moch. Salim, hari Selasa lalu, tampak sejumlah mobil dinas milik Pemkab Rembang berjejer di lokasi parkir Pengadilan Tipikor Semarang. Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, Bambang Wahyu Widodo mengecam tindakan tersebut. Selain mencederai pemberantasan korupsi, PNS juga memanfaatkan fasilitas negara, untuk kegiatan yang tidak semestinya.

Sidang Bupati Rembang akan kembali dilanjutkan Selasa pekan depan, dengan agenda pembuktian. Bambang berharap masyarakat ikut mengawasi, jangan sampai oknum PNS seenaknya ke Semarang, mengabaikan tugas pokok sebagai pegawai negeri.

1 Comment

  1. BERTRAND

    Ha,,ha,ha,,ha,,sopo tho gunasih kui,,????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>