Flash News
No posts found

Saksi Bisu Kasus, Ada Duka Di Wibeng

Salah satu isi buku yang dianggap kurang pantas. (Gambar atas) Kasi Intel Kejari Rembang, M Yusuf menunjukkan buku sitaan.

Salah satu isi buku yang dianggap kurang pantas. (Gambar atas) Kasi Intel Kejari Rembang, M Yusuf menunjukkan buku sitaan.

Rembang – Pegiat anti korupsi di Rembang menyoroti vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, yang dijatuhkan kepada dua pejabat Dinas Pendidikan Kab. Rembang, dalam kasus korupsi pengadaan buku ajar.

Masing masing Bambang Joko Mulyono, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Rembang, memperoleh vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider 2 bulan kurungan. Kemudian kepala Dinas Pendidikan, Dandung Dwi Sucahyo selaku pengguna anggaran, baru baru ini divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta.

Bambang Wahyu Widodo, seorang pemerhati masalah korupsi di Rembang mengatakan semula jaksa menuntut agar kedua terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,2 miliar. Tapi ternyata Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut. Ia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian negara sebesar itu ? Maka pihaknya mendesak Kejaksaan Negeri Rembang juga menyeret rekanan pengadaan buku ajar, karena diduga kuat mereka ikut terlibat aktif, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih sebanding. Kalau dibiarkan melenggang bebas, menurutnya belum memenuhi rasa keadilan.

Bambang Wahyu Widodo berharap kedepan Dinas Pendidikan Kab. Rembang berhati hati, saat melakukan pengadaan buku. Mulai dari isi, judul, maupun penerbit harus melewati tahapan yang benar, karena nantinya akan diserap oleh siswa.

Reporter R2B sempat menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Rembang, beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Intel, M Yusuf menunjukkan setumpuk buku berjudul Ada Duka Di Wibeng. Buku itu termasuk salah satu bukti kasus korupsi pengadaan buku ajar, yang diamankan dari sejumlah SMP di Rembang.

Ia enggan membeberkan kelanjutan penanganan kasus. Namun sebatas memberitahu rangkaian kalimat di dalam buku yang kurang pantas dibaca oleh siswa SMP, lantaran berkaitan dengan masalah seks.

Sebelumnya pengadaan buku berlangsung pada tahun 2011 silam, menggunakan dana alokasi khusus (DAK) APBD Kabupaten Rembang. Buku tingkat SD dianggarkan Rp 5,3 miliar, sedangkan untuk tingkat SMP Rp 2,5 miliar. Melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek tersebut merugikan negara Rp 4,2 miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *