Flash News
No posts found

Bupati Ditahan, Nasib SK BPD?

Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Akhsanudin.

Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Akhsanudin.

Rembang – Setelah Bupati Rembang, Moch. Salim ditahan gara gara kasus dugaan korupsi, lalu bagaimana nasib surat keputusan (SK) pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasalnya setelah Pilkades serentak beberapa waktu lalu, ratusan desa melanjutkan proses pemilihan anggota BPD. Mereka baru bisa resmi bekerja, begitu menerima SK pengesahan dari Bupati.

Kepala Desa Pranti Kec. Sulang, Dahlan menuturkan saat itu berkas penetapan BPD dikirimkan kepada kecamatan, untuk diteruskan ke kabupaten secara kolektif. Sampai dengan hari Selasa (25 Maret 2014) SK Bupati belum turun. Menurutnya keberadaan BPD cukup penting, karena mengawasi roda pemerintahan di desa, sekaligus ikut memberikan masukan terhadap sejumlah kebijakan strategis.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Tasikharjo Kec. Kaliori, Sutono. Pengajuan ke kabupaten terhitung sudah lama.

Tak hanya terjadi di desa Tasikharjo saja, tapi desa desa lain se kecamatan Kaliori, juga belum menerima SK pengesahan BPD dari Bupati. Apakah terkena dampak penahanan Bupati atau faktor lain, Sutono tidak tahu persis. Kemungkinan menunggu pelantikan bersama sama di kantor kecamatan. Sementara ini fungsi pengawasan di desa Tasikharjo, masih dipegang oleh BPD lama.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Akhsanudin menegaskan Bupati sudah menandatangani sebagian besar surat keputusan pengesahan anggota BPD.

Hanya memang tersisa desa desa di dua kecamatan yakni Kec. Sulang dan Gunem, masih berada di Tata Pemerintahan, gara gara terlambat mengajukan.

Untuk SK yang sudah jadi akan diserahkan setelah pelantikan. Sampai sekarang baru 4 kecamatan melaksanakan pelantikan, meliputi Kec. Sale, Sluke, Pancur dan Kec. Sedan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *