Flash News
No posts found

Targetkan Kemiskinan Turun, Data Lawas Disorot

Seorang warga miskin dengan gubuk reyotnya di desa Sumurtawang Kec. Kragan. Pemkab Rembang menargetkan angka kemiskinan turun.

Seorang warga miskin dengan gubuk reyotnya di desa Sumurtawang Kec. Kragan. Pemkab Rembang menargetkan angka kemiskinan turun.

Rembang – Sejumlah bangunan kantor milik pemerintah kabupaten Rembang, dianggap sudah tidak layak.

Ketua DPRD Rembang, Sunarto menyampaikan masalah tersebut dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di gedung DPRD Rembang, hari Kamis (27 Maret 2014). Ia mencontohkan bangunan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah dan Satpol PP.

Bahkan sebagian bangunan merupakan peninggalan zaman Belanda, sehingga perlu diwacanakan untuk direhab menyesuaikan beban kerja. Menurutnya antara luas ruangan dengan jumlah pegawai, tidak sebanding, sehingga harus berdesak desakan. Khusus kantor Dinas Kesehatan Kabupaten, Sunarto mengusulkan bagaimana kalau diperluas, memanfaatkan bekas kantor Dinas Perhubungan di sebelah utaranya, yang sekarang sudah tidak terpakai.

Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz menganggap Musrenbang cukup penting, untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran. Pemerintah berjanji akan terus meningkatkan perhatian terhadap usaha kecil menengah dan pemenuhan hak hak dasar masyarakat. Targetnya tingkat kemiskinan di kabupaten Rembang akan menurun menjadi 18 % pada tahun 2015 mendatang, dari angka semula tahun 2012 sekira 21,8 %.

Sementara itu Rosidi, Kepala Desa Karangasem Kec. Bulu berharap Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangan hanya menjadi sarana formalitas, tetapi harus benar benar ditetapkan sebagai dasar pembangunan kedepan. Sering kali usulan desa, terbentur kendala dana, kemudian program bergeser. Menurut Rosidi, masih banyak sarana infrastruktur di pelosok pedesaan, perlu mendapatkan prioritas, seperti pembangunan talud dan jalan rusak.

Sejumlah kepala desa lainnya menyoroti data yang ditampilkan dalam dokumen rencana kerja pemerintahan daerah, dinilai belum mencantumkan data terbaru. Pasalnya masih kerap mengacu data tahun 2012, sedangkan data tahun 2013 bersifat sementara. Mereka berpendapat data penting untuk pijakan, namun Pemkab justru malas memperbarui.

Kepala Bappeda Rembang, Hari Susanto menanggapi data dari dinas/instansi sering tidak lengkap, kurang valid dan terlambat. Sedangkan data khusus dari badan Pusat Statistik (BPS), untuk tahun 2013 menunggu proses penyusunan, paling cepat diterima pertengahan tahun ini atau terkadang sampai akhir tahun 2014. Hari mengakui soal data, memang menjadi kendala.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *