Flash News
No posts found

Menguat, Dugaan Ada Mobilisasi

Staf Sekretariat Panwaslu Rembang menunjukkan foto copyan e KTP warga yang belum cukup umur.

Staf Sekretariat Panwaslu Rembang menunjukkan foto copyan e KTP warga yang belum cukup umur.

Sumber – Temuan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik milik warga belum cukup umur di kecamatan Sumber bertambah banyak, hari Selasa (08 April 2014). Kondisi ini rawan disalahgunakan untuk syarat mencoblos dalam Pemilu Legislatif.

Awalnya temuan pertama hanya sekira 30 an keping e KTP, tetapi setelah ditelusuri lagi, terdata 137 keping e KTP bermasalah, tersebar di 17 desa. Paling banyak di desa Tlogotunggal, terdapat 23 orang. Hanya satu desa yang tidak ditemukan kejadian semacam itu, yakni desa Megulung.

Dianggap bermasalah, karena pemegang e KTP tersebut belum genap berusia 17 tahun. Bahkan banyak pula yang baru berusia 15 tahun.

Gunanto, Ketua Panwas Kecamatan Sumber menganggap cukup berbahaya kalau KTP elektronik digunakan untuk syarat mencoblos. Mereka bisa masuk TPS sebagai daftar pemilih khusus tambahan, satu jam sebelum pemungutan suara ditutup. Maka ia berharap seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara, mewaspadai kemungkinan tersebut. Jika memang belum berusia 17 tahun dan belum pernah menikah, wajib ditolak, meski sudah menunjukkan KTP.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Rembang, Mukhlis Ridho menyatakan ada beberapa kemungkinan, kenapa KTP bisa jatuh ke tangan warga belum cukup umur. Yang pertama pemerintah teledor, seharusnya e KTP disimpan dulu di kantor desa atau kecamatan. Baru kalau mereka sudah berusia 17 tahun, e KTP diberikan kepada penerima. Spekulasi lain, memang ada unsur kesengajaan mempercepat pembagian e KTP, untuk menambah pundi pundi suara partai politik tertentu. Bisa saja kasus serupa terjadi di kecamatan lain, maka seluruh Panwascam diminta bergerak meningkatkan pengawasan.

Dikonfirmasi mengenai masalah ini, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Daenuri menjelaskan berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri memang warga berusia kurang dari 17 tahun, semisal pelajar SMA kelas X – XII, datanya boleh direkam untuk pembuatan e KTP. Tapi setelah jadi, jangan langsung dibagikan. Disdukcapil tak bisa mengontrol langsung, karena e KTP dikirim dari pusat ke masing masing kecamatan.

Menurutnya semua camat sudah mengetahui kebijakan itu. Ia menduga kebocoran e KTP belum cukup umur, karena kecamatan dan aparat desa tidak mengecek satu per satu, sebelum pembagian.

Daenuri menyarankan warga yang tidak memenuhi syarat usia, namun sudah memegang e KTP, sebaiknya menyerahkan e KTP kepada pemerintah desa.
Hal itu merupakan langkah antisipasi, jangan sampai nantinya terjadi penyalahgunaan, saat Pemilu Legislatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *