Flash News
No posts found

Resah, Ratusan KK Merasa Diusir Secara Halus

Kepala desa Dorokandang Kec. Lasem, Suwito menunjukkan tanda tangan keberatan warga dan surat sosialisasi dari PT KAI, Jumat pagi.

Kepala desa Dorokandang Kec. Lasem, Suwito menunjukkan tanda tangan keberatan warga dan surat sosialisasi dari PT KAI, Jumat pagi.

Lasem – Ratusan kepala keluarga yang menempati tanah milik PT Kereta Api Indonesia di desa Dorokandang Kec. Lasem resah, setelah ada rencana kenaikan sewa tanah.

Mereka paling banyak tersebar di sebelah barat Hotel Surya, sekitar Balai Desa Dorokandang dan pinggir jalur Pantura depan Terminal Lasem.

Samsudin, seorang warga desa Dorokandang mengaku mendiami rumah di pinggir jalur Pantura depan terminal Lasem selama 30 tahun lebih, bersama isteri dan lima anak. Terakhir kali membayar sewa pada tahun 2008 lalu, hanya berkisar Rp 17.500 per tahun. Setelah itu entah kenapa tidak ditarik lagi oleh petugas PT KAI yang dulu terkenal sebagai perusahaan jawatan kereta api (PJKA).
Belakangan sempat melihat petugas PT KAI melakukan pengukuran tanah, kemudian disusul sosialisasi mengenai tarif sewa baru. Yang mencengangkan, tarif sewa untuk lokasi pinggir jalan raya Rp 13.500 per meter persegi. Luas bangunan rumahnya 9 x 9 meter, maka per tahun, musti membayar Rp 13 juta lebih.

Tentu ia merasa keberatan, karena untuk makan sehari hari saja susah. Samsudin berharap PT KAI mempertimbangkan kebijakan tersebut. Tapi jika ngotot tak bisa berubah, pria asli Sedan ini berniat akan pindah, meski belum mempunyai tanah yang baru.

Di desa Dorokandang, dari total 1.000 kepala keluarga, 258 KK menempati tanah bekas stasiun kereta api.

Kamis malam (17 April 2014), mereka menggelar musyawarah di balai desa setempat. Ada dua keputusan yang disepakati masyarakat, yakni keberatan terhadap tarif sewa baru dan membentuk semacam forum paguyuban warga, agar lebih mudah berkoordinasi dan mengikat tali senasib sepenanggungan. Paguyuban menunjuk penasehat hukum Edi Haryanto, sekaligus mantan pengacara Moch. Salim, untuk mengawal. Kebetulan Edi juga menempati tanah PT KAI.

Kepala Desa Dorokandang Kec. Lasem, Suwito menjelaskan bagi bangunan yang tidak berada di pinggir jalur Pantura, tarif sewa dibedakan, yakni Rp 1.000 per meter persegi setiap bulan. Rata rata per KK menempati luas lahan 100 meter persegi, sehingga warga musti membayar Rp 1,2 juta dalam rentang waktu setahun. Itupun masih harus diakumulasikan sejak tahun 2009 lalu, dengan alasan masyarakat menunggak. Kini warganya kebingungan, karena sebagian besar merupakan keluarga tidak mampu. Mereka merasa seperti diusir secara halus.

Suwito menambahkan pihaknya sempat menawar tarif sewa Rp 500 per meter kepada perwakilan PT KAI daerah operasi 4 Semarang yang datang ke desa Dorokandang, Didit Aris Susanto. Didit enggan memutuskan, karena bukan kewenangannya. Namun ada rencana pertemuan antara warga dengan PT KAI, perkiraan antara tanggal 22 – 23 April 2014, guna membahas kelanjutan masalah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *