Flash News
No posts found

Datangi DPRD, Tuntut Jatah Pemkab Dipotong

Pengurus KUD Tasikagung, Kragan dan Sarang memasuki gedung DPRD Rembang, Kamis siang.

Pengurus KUD Tasikagung, Kragan dan Sarang memasuki gedung DPRD Rembang, Kamis siang.

Rembang – Kalangan nelayan dan pengurus KUD mendesak supaya Perda Rembang No 04 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) diubah. Tuntutan itu mereka sampaikan, saat 20 an perwakilan nelayan dan KUD menggelar audiensi di gedung DPRD Rembang, Kamis siang (24 April 2014).

Gunadi, ketua KUD Saroyo Mino Tasikagung menuturkan dalam Perda tersebut, pemerintah kabupaten Rembang berhak menerima retribusi pelelangan ikan sebesar 3,5 %. Disisi lain terdapat iuran bakul dan nelayan sebesar 1,5 %, dengan rincian 0,50 % untuk tabungan nelayan, 0,50 % tabungan bakul, 0,25 % bantuan sosial dan 0,25 % untuk pengembangan KUD.

Secara terpisah, Pemkab Rembang mengucurkan dana bantuan sosial nelayan sebesar Rp 1,25 miliar kepada 3 KUD di kabupaten Rembang, masing masing KUD Saroyo Mino Tasikagung, KUD Mina Rahayu Kragan dan KUD Misoyo Mardi Mino Sarang, semenjak pemberlakuan Perda No. 04. Selain dianggap masih kecil, waktu pencairan Bansos, juga menyesuaikan mekanisme pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah. Gunadi menganggap ribet dan memakan waktu terlalu lama. Padahal Bansos penting untuk pembagian beras anggota kelompok nelayan pada masa paceklik dan memberikan santunan nelayan yang mengalami kecelakaan di laut.

Hal senada diungkapkan Muslim, tokoh nelayan asal Kec. Kragan. Tuntutan utama yakni jatah retribusi bagi Pemkab Rembang 3,5 % dikurangi, kemudian langsung masuk rekening KUD, untuk memperkuat Bansos nelayan. Khusus Bansos dari dana APBD dihapus tidak masalah, yang penting nantinya proses pencairan dana menjadi lebih cepat.

Dulu pembagian beras berlangsung sebelum bulan Ramadan, tapi karena menunggu pencairan dana, mengakibatkan molor jauh sesudah Lebaran.

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Rembang, Suparman menyatakan besaran retribusi yang diterima Pemkab 3,5 % siap diturunkan, menjadi 3,1 %.

Potongan 0,4 % akan dikelola KUD untuk dikembalikan lagi kepada nelayan. Pemkab siap, karena pada dasarnya hanya merubah sistem penyaluran dana saja. Ia mengklaim telah menyerahkan usulan perubahan Perda kepada Bagian Hukum. Harapannya segera dibahas bersama DPRD Rembang, kalau bisa jangan menunggu DPRD periode baru.

Dalam pertemuan itu, pengurus KUD menghendaki penurunan 0,65 %, bukan 0,4 %. Wakil Ketua DPRD Rembang, Suwanto mengatakan DPRD sebatas mencatat aspirasi sejumlah pihak. Untuk mengubah Perda, perlu melewati tahapan panitia khusus dan masuk badan musyawarah, baru disahkan melalui sidang paripurna. Namun ia optimis akan selesai, sebelum masa jabatan DPRD berakhir.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *