Flash News
No posts found

Terima Penghargaan, Pemerintah Diminta Mawas Diri

Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat kunjungan kerja ke desa, baru baru ini. Rembang menerima penghargaan, karena dinilai sukses saat otonomi daerah.

Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat kunjungan kerja ke desa, baru baru ini. Rembang menerima penghargaan, karena dinilai sukses saat otonomi daerah.

Rembang – Di hari Otonomi Daerah yang jatuh pada tanggal 25 April, kabupaten Rembang mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

Pelaksana tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan dirinya diundang ke Istana Negara, karena kabupaten Rembang dianggap berhasil memajukan daerah selama masa otonomi daerah yang sudah berlangsung selama 18 tahun. Ia optimis Rembang akan lebih berkembang, karena banyak calon investor ingin masuk menanamkan modal. Sektor pertanian, lahan tebu dan tembakau semakin luas, terbukti telah mampu mendongkrak penghasilan petani. Kemudian sektor perikanan, banyak bermunculan usaha baru kelas expor.

Seorang warga desa Karangsekar Kec. Kaliori, Karjan ikut bersyukur daerahnya memperoleh penghargaan. Tapi ia mengingatkan pemerintah jangan terlalu senang hati, karena kenyataannya banyak infrastruktur jalan di kabupaten Rembang yang rusak parah, bertahun tahun tak kunjung diperbaiki. Menurutnya keberhasilan pemerintah, bisa terlihat dari kualitas jalan, sebagai kepedulian menata akses ekonomi dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Bagi orang desa, kalau jalan bagus, maka pemerintahan dianggap mampu bekerja. Sebaliknya jika jalan bobrok, program kerja pemerintah musti dipertanyakan.

Seorang pemerhati masalah korupsi di Rembang, Bambang Wahyu Widodo menganggap era otonomi daerah juga menyuburkan praktek tindak pidana korupsi.

Sejumlah kepala dinas sampai bupati Rembang ditahan, karena masalah korupsi. Artinya otonomi daerah satu sisi pemerintah bebas menentukan kebijakan, tetapi disisi lain juga cenderung leluasa memainkan anggaran. Bambang berharap penghargaan dari pemerintah pusat, mendorong jajaran birokrasi pemerintahan mau mawas diri.

2 Komentar

  1. kurnia

    ya berhasil membangun karena ada APBD besar.. tapi bangunanya itu apakah bener-bvener sesuai tujuan? itu yang jadi soal. bangunan ada tapi kualitas buruk, karena korupsi besar, contoh jalan hotmik, embung dan irigasi baru dibangun hancur, TPI, pelabuhan umum, DAK SD/SMP, pengelolaan RSUD, Gedung dan lat kesehatan puskesmas, pengelolaan lingkungan juga rusak parah.. banyak bangunan baru tapi kualitasnya buruk dan mengancam keselamatan, pembangunan lebih berat sebagai ajang korupsi daripada untuk kemajuan dan pelayanan masyarakat.. tidak percaya coba lihat dari dekat!! jangan percaya dengan hasil pemeriksaan BPK!!!!

  2. irawan

    hahaha… terus aja kang. Tapi menurut pengalaman saya sejak kecil biasanya orang yang suka mengumpat dan mencaci itu karena tidak kebagian dan kalo sudah dapat mereka terus diam. Apakah yang demikian itu tidak Politik WC namanya?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *