Flash News
No posts found

Warga Melawan Tarif Baru, Keluarkan 4 Tuntutan

Petugas PT KAI Daops 4 Semarang bertemu dengan warga desa Dorokandang Kec. Lasem di bekas Stasiun Lasem, Kamis sore (01 Mei 2014).

Petugas PT KAI Daops 4 Semarang bertemu dengan warga desa Dorokandang Kec. Lasem di bekas Stasiun Lasem, Kamis sore (01 Mei 2014).

Lasem – 250 an kepala keluarga yang tergabung dalam Forum Warga Pemakai Lahan Eks Rel dan Stasiun di desa Dorokandang Kec. Lasem tetap menolak tarif baru sewa tanah, sesuai aturan dari PT Kereta Api Indonesia.

Saat bertemu dengan perwakilan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang, Kamis sore di bekas Stasiun Lasem, warga justru mengeluarkan 4 butir tuntutan, diantaranya yakni :

1. Menolak segala bentuk tarif sewa, karena hak atas tanah yang diberikan negara kepada PT KAI tidak sesuai lagi dengan peruntukannya sebagai stasiun kereta api.
2. PT KAI dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sepanjang tidak menggunakan hak atas tanah negara, sesuai fungsi.
3. Memohon kepada Badan Pertanahan Nasional mencabut hak atas tanah di lokasi lahan bekas rel dan stasiun kereta api.
4. Memohon kepada BPN untuk menerbitkan hak atas tanah lahan bekas rel dan stasiun Lasem kepada para pemakainya.

Ketua Forum Pemukim Lahan Eks Rel Dan Stasiun Lasem, Eddy Heryanto beralasan PT KAI sudah menghentikan kegiatan perkeretaapian di jalur Lasem – Jatirogo selama 20 an tahun. Tanah kemudian beralih fungsi. Warga memanfaatkan dengan mendirikan bangunan rumah dan toko. Banyak dari mereka membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Ia menilai PT Kereta Api Indonesia menelantarkan tanah tersebut, sehingga berdasarkan Undang Undang Agraria, BPN bisa meninjau kembali pemberian hak atas tanah yang dikelola PT KAI. Edi meminta harus dibedakan, antara aset PT KAI di Lasem lama mati, dengan di Cepu Blora maupun Jakarta yang tetap dioperasikan.

Sudibyo, perwakilan PT KAI Daerah Operasi IV Semarang menyatakan pihaknya akan mengaktifkan kembali jalur kereta api peninggalan Belanda, di Pulau Jawa dan Madura.

Sekarang warga menempati lahan PT KAI, maka seharusnya mengantongi dasar perjanjian kontrak tertulis. Begitu jalur rel diaktifkan, penyewa akan memperoleh ongkos pembongkaran bangunan. Tapi jika tidak, bangunan akan langsung ditertibkan, tanpa pemberian ganti rugi. Ia mencontohkan pada tahap pertama ini, sudah mulai akan mengaktifkan rel kereta api jalur Ambarawa – Kedungjati. Bisa saja nantinya diteruskan, dari Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Lasem.

Pertemuan tersebut belum menemukan kata sepakat. Warga dikawal Eddy Heryanto yang juga mantan pengacara Bupati Moch. Salim maupun PT KAI sama sama ngotot mempertahankan pendapat. Tarif sewa tanah semula dibandrol Rp 1.000 per meter setiap bulan. Kalau di pinggir jalur Pantura, jauh lebih mahal diatas Rp 13.000 per meter per bulan.

PT KAI mempersilahkan apabila warga ingin menawar, pintu negosiasi terbuka. Hanya karena masyarakat dianggap merasa berhak menempati tanpa membayar, PT KAI akan melaporkan kepada jajaran direksi, bagaimana langkah berikutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *