Flash News
No posts found

Kades Dan Warga Terlibat Adu Mulut, Disiapkan Wacana Relokasi

Tanda tangan warga desa Dorokandang Kec. Lasem, menentang pemungutan tarif sewa tanah bekas rel dan stasiun kereta api.

Tanda tangan warga desa Dorokandang Kec. Lasem, menentang pemungutan tarif sewa tanah bekas rel dan stasiun kereta api.

Lasem – Pemerintah desa Dorokandang Kec. Lasem mewacanakan relokasi atau pemindahan warga yang menempati tanah bekas rel dan stasiun kereta api Lasem, kalau sampai nantinya digusur oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Tapi gagasan itu terbentur kendala, tidak adanya tanah kas desa. Padahal jumlah pemukim di lahan PT KAI cukup banyak, mencapai 258 kepala keluarga.

Kepala Desa Dorokandang Kec. Lasem, Suwito mengungkapkan, yang ada sebatas tanah garapan kades beserta perangkat atau tanah bengkok. Apakah nantinya bisa dimanfaatkan untuk relokasi, sementara masih dikaji.

Kebetulan Undang Undang Desa mengamanatkan tunjangan bagi aparat desa, dengan nominal lebih besar daripada sekarang, setidaknya bisa menjadi pengganti, kalau memang tanah bengkok benar benar dialihfungsikan. Jauh jauh hari pihaknya mengantisipasi, khawatir warga yang menentang keputusan kenaikan tarif sewa tanah PT KAI, justru mengalami kekalahan dari sisi hukum.

Suwito sendiri ketika pertemuan antara masyarakat desa Dorokandang dengan PT KAI, baru baru ini sempat berang dan terlibat perang mulut dengan warganya. Suwito bingung terhadap sikap warga, masih simpang siur. Satu sisi mendukung pendapat Edy Heryanto, selaku ketua forum pemukim lahan eks rel dan stasiun yang juga merupakan pengacara, menuntut tanah diserahkan kepada warga secara cuma cuma tanpa sewa. Tapi ada kalanya warga juga berniat membuka kemungkinan tawar menawar besaran sewa tanah. Ia berharap warga satu suara.

Ketua Forum Pemukim Lahan Eks Rel Dan Stasiun desa Dorokandang, Eddy Heryanto meyakini PT KAI tidak berhak memungut sewa, lantaran mengelola tanah negara, tapi diduga sertifikat kepemilikan lahan, belum jelas. Apalagi Sudah 30 tahun lebih, tanah tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana transportasi kereta api. Ia akan tetap melawan berdasarkan aturan hukum. Bahkan kalau perlu, siap mendatangi manajemen PT KAI maupun Kementerian BUMN di Jakarta.

Beda lagi seandainya lahan PT KAI seperti di Jakarta, Surabaya, Solo maupun Purwokerto yang masih aktif untuk jalur kereta api. Tentu ia enggan membela masyarakat, karena sudah pasti akan kalah. Eddy membantah mencari keuntungan dibalik masalah tersebut, karena merasa penghasilannya sebagai advokat lebih dari cukup.

Sampai hari Kamis (08 Mei 2014) belum ada kabar lanjutan PT Kereta Api Indonesia, apakah warga desa Dorokandang Kec. Lasem akan tetap ditarik uang sewa atau digratiskan. Eko Budianto, Humas PT KAI Daerah Operasi IV Semarang menjelaskan aspirasi warga yang menolak negosiasi tarif sewa, dilaporkan dulu kepada pimpinan, baru nantinya akan mengambil langkah langkah. Yang jelas, PT KAI ingin menyelamatkan aset perusahaan, agar tidak hilang begitu saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *