Flash News
No posts found

Pemkab Kaji Waktu, Sebelum Atau Sesudah Pilkada

Tanda gambar calon dalam ajang Pilkades.

Tanda gambar calon dalam ajang Pilkades.

Rembang – Pemerintah kabupaten Rembang mengkaji waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2015 mendatang. Kajian terfokus pada masalah apakah Pilkades digelar sebelum pemilihan bupati dan wakil bupati, atau sesudahnya.

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Rembang, Gunari menuturkan perlu mendengar masukan dari pihak terkait lainnya. Namun jika melihat berbagai pertimbangan, termasuk potensi kerawanan, ia berpendapat Pilkades serentak sebaiknya berlangsung seusai pemilihan kepala daerah.

Kekosongan pemerintahan desa bisa disiasati dengan memperpanjang masa kepemimpinan Penjabat atau PJ kepala desa, sampai akhirnya terpilih Kades definitif.

Gunari menambahkan sekira 42 desa akan melangsungkan Pilkades tahun 2015, termasuk desa yang gagal coblosan pada tahun 2013 lalu, meliputi desa Dadapmulyo dan Babaktulung Kec. Sarang, serta desa Kajar Kec. Gunem.

Ada perbedaan mencolok, dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan aturan Undang Undang Desa yang baru, desa yang mengadakan Pilkades, tidak sekedar menerima dana bantuan, namun seluruh biaya penyelenggaraan Pilkades akan ditanggung pemerintah kabupaten. Gunari menghitung setiap desa membutuhkan alokasi dana antara Rp 40 – 45 juta. Ketentuan itu diharapkan mengurangi politik uang calon Kades, karena mereka tidak perlu menyumbang biaya Pilkades.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Rembang, Gatot Paeran menjelaskan karena menjadi amanat undang undang, maka Pemkab harus menanggung anggaran Pilkades. Sampai hari Minggu (18 Mei 2014), peraturan pemerintah sebagai penjabaran undang undang, belum turun. Kalau peraturan pemerintah sudah ada, DPRD dan Pemkab bisa segera menyusun perubahan Peraturan Daerah.

Hanya saja Gatot pesimis angka politik uang mampu ditekan. Menurutnya aksi bagi bagi uang, tetap akan merajalela, apalagi jika antar calon bersaing ketat.

Gatot Paeran menambahkan yang perlu dipikirkan adalah kesiapan panitia Pilkades dalam melaksanakan aturan Undang Undang Desa maupun Perda.

Jangan sampai kembali muncul multi tafsir, semisal tentang ijazah atau status mantan narapidana calon Kades. Jika hal itu terulang, rawan muncul ketegangan seperti tahun 2013 silam.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *