Flash News
No posts found

Ancaman Hukuman Pidana Mengintai

PNS di jajaran Pemkab Rembang dihimbau menjaga netralitas, menjelang Pilpres.

PNS di jajaran Pemkab Rembang dihimbau menjaga netralitas, menjelang Pilpres.

Rembang – Pemerintah kabupaten Rembang mengirimkan surat edaran kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kecamatan hingga pemerintah desa. Dalam surat edaran tersebut mengingatkan pegawai negeri sipil, Kades, perangkat dan BPD untuk menjaga netralitas, menjelang Pilpres 09 Juli mendatang.

Asisten I Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan, Subhakti menjelaskan aturan netralitas sudah jelas. Mengarahkan, menggalang sampai ikut memobilisasi pemilih, dilarang. Apalagi nekat masuk dalam susunan tim sukses pasangan calon. Setiap forum pertemuan resmi pihaknya juga menyampaikan langsung, seperti ketika koordinasi camat dan pembekalan kepala desa, belum lama ini.

Seorang perangkat desa Jatihadi Kec. Sumber, Markum menyatakan sebagian besar aparat desa sudah mengetahui aturan tersebut. Sejauh pengamatannya, belum ada pelanggaran. Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang pernah dikabarkan mendukung pasangan Prabowo – Hatta, menurutnya juga tidak ada arahan khusus. Bahkan di desa Jatihadi sendiri, sampai hari Minggu (15 Juni 2014), suhu politik menjelang Pilpres masih biasa biasa saja. Meski demikian, Markum sependapat hak pilih harus tetap digunakan sebaik mungkin.

Ketua Panwas Pemilu Kab. Rembang, Mukhlis Ridho menuturkan di kabupaten Rembang terdapat sekira 1.900 an perangkat desa dan 287 kepala desa. Pengawas ditingkat desa musti aktif mencermati pergerakan mereka.

Soal sanksi, PNS, Kades, perangkat desa maupun BPD jika terbukti tidak netral, bisa terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Khusus pegawai negeri, ditambah dengan sanksi kedisiplinan pegawai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *