Flash News
No posts found

Penolakan Meluas, Investor Berpegang Amdal

Massa demo tolak pabrik semen, berlangsung di bundaran pasar Rembang, Sabtu pagi.

Massa demo tolak pabrik semen, berlangsung di bundaran pasar Rembang, Sabtu pagi.

Rembang – Sekira 10 an orang yang mengatasnamakan Aktivis Lingkungan Rembang menggelar aksi demo, menentang rencana pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di wilayah tengah hutan, sekira 6 kilo meter sebelah timur Songkel Mereng desa
Kadiwono Kec.Bulu.

Massa para pemuda ini gabungan dari kelompok Kompas STIE YPPI Rembang, Badan Eksekutif Mahasiswa STIE YPPI, pecinta alam semesta Pandangan Kragan dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rembang. Mereka memusatkan aksi di kawasan Bundaran Pasar Rembang.

Muhammad Widad, dari PMII Rembang menuturkan penebangan hutan untuk tapak pabrik, tidak sesuai persetujuan prinsip tukar menukar hutan oleh Menteri Kehutanan. Dalam surat tersebut, mustinya hutan yang boleh ditebang terletak di desa Kajar dan Pasucen Kec. Gunem. Namun kenyataannya PT Semen Indonesia menebang hutan di desa Kadiwono Kec. Bulu. Padahal menurut Perda Rembang tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), kecamatan Bulu tidak diperuntukkan lokasi industri besar. Pihaknya juga meyakini bahwa pegunungan batu kapur antara desa Tegaldowo sampai dengan Kajar Kec. Gunem merupakan kawasan cekungan watuputih yang harus dilindungi. Hal itu setelah ditemukan 109 mata air, 49 gua dan 4 sungai bawah tanah. Widad menuding bohong, kalau belakangan ini investor selalu mendengungkan pabrik semen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Aksi demo sempat memacetkan arus lalu lintas di sekitar Bundaran Pasar Rembang, lantaran peserta aksi juga membagikan selebaran tolak pabrik semen kepada pengguna jalan. Petugas Polres Rembang menjaga jalannya demo, sambil mengatur arus kendaraan.

Seorang pakar analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari Universitas Gajah Mada Yogjakarta yang digandeng PT Semen Indonesia, Chafidz Fandeli memaparkan kelak pabrik semen dan area penambangan seluas 890 hektar, rinciannya 120 hektar adalah lahan hutan milik negara dan 770 hektar lahan yang dibeli dari masyarakat. Penentuan lahan, tentu harus memperhatikan daerah resapan air. Pemerintah tidak akan mengizinkan, manakala menempati daerah resapan.

Dalam AMDAL disebutkan konsep pembangunan berkelanjutan, diantaranya tidak merusak lingkungan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

Sementara itu Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia, Agung Wiharto menghargai setiap perbedaan pendapat. Pihaknya merasa telah melewati semua aturan. Kalau kemudian kubu penolak mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan, pasti nantinya ditanggapi secara gamblang. Ia menolak anggapan keberadaan pabrik semen tidak meningkatkan ekonomi daerah. Salah satu contohnya Tuban Jawa Timur, pendapatan asli daerah terbesarnya dari sektor pabrik semen, sehingga pembangunan daerah ikut terangkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *