Flash News
No posts found

PP Undang Undang Desa Turun, Pemkab Hadapi Kendala Baru

Kades di Kab. Rembang, saat pelantikan lalu. Mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan UU Desa.

Kades di Kab. Rembang, saat pelantikan lalu. Mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan UU Desa.

Rembang – DPRD Rembang mengingatkan pemerintah kabupaten, untuk segera menyiapkan rancangan peraturan daerah, setelah pengesahan Undang Undang Desa.

Ketua Badan Legislasi DPRD Rembang, Puji Santoso mengatakan Undang Undang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP). Bahkan Pemkab juga memegang dokumen PP tersebut, sehingga bisa langsung mempelajari, sekaligus membandingkan dengan aturan lama. Puji menganggap pembahasan Raperda Desa termasuk mendesak, karena ditunggu tunggu oleh masyarakat. Salah satunya desa akan menerima dana bantuan, minimal Rp 1 miliar per tahun.

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Rembang, Gunari menjelaskan pihaknya tidak bisa serta merta menjadikan Peraturan Pemerintah sebagai landasan merancang Raperda, karena menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Hal itu setelah mencermati isi Peraturan Pemerintah, ada beberapa kegiatan dilaksanakan ditingkat daerah, namun musti menyesuaikan Peraturan Mendagri.

Contohnya tentang pemberhentian kepala desa dan penunjukan Penjabat (PJ) Kades. Pihaknya sudah berkonsultasi dengan mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kementerian Dalam Negeri. Sampai hari Kamis (07 Agustus 2014), belum mendapatkan jawaban. Menurutnya banyak perbedaan, dibandingkan Perda yang lama. Mulai susunan organisasi tata kerja, keuangan desa, organisasi BPD, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, semua serba berbeda. Karena perubahannya tidak hanya satu dua item, kemungkinan kelak tidak sekedar merevisi, namun juga membuat Perda baru. Tentu perlu dukungan naskah akademik (NA) dari sebuah perguruan tinggi.

Meski masih menantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun Bagian Tata Pemerintahan tetap berkoordinasi dengan instansi lain, menyiapkan draf Raperda. Kalau lancar, Gunari optimis tahun 2014 ini bisa diserahkan kepada DPRD Rembang, untuk pembahasan lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *