Flash News
No posts found

Pemkab Diminta Waspadai Eksodus Sistematis

Seorang pelajar di Rembang, merekam data dalam pembuatan KTP elektronik, belum lama ini. Pemkab memperketat pembuatan e KTP, menjelang Pemilu Kepala Daerah.

Seorang pelajar di Rembang, merekam data dalam pembuatan KTP elektronik, belum lama ini. Pemkab memperketat pembuatan e KTP, menjelang Pemilu Kepala Daerah.

Rembang – Sejumlah anggota DPRD Rembang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, mewaspadai kemungkinan adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah, untuk ikut mencoblos dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang, yang diperkirakan berlangsung bulan Mei 2015.

Anggota DPRD Rembang, Gatot Paeran menuturkan pemilihan langsung kepala daerah kurang sembilan bulan lagi. Jangan sampai terjadi upaya eksodus sistematis, memasukkan warga yang tidak berhak, menjadi pemilih gelap di kabupaten Rembang. Politisi Partai Golkar ini berharap kecamatan mencermati setiap ada pengajuan surat pindah dari warga luar daerah, dilanjutkan dengan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian khusus untuk KPU Kab. Rembang nantinya musti intensif berkoordinasi dengan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara (PPS). Gatot Paeran menganggap PPS pasti lebih mengetahui, ketika terjadi penambahan jumlah pemilih di sebuah desa. Utamanya desa desa di daerah perbatasan antar kabupaten.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang, Daenuri menanggapi pihaknya telah menyampaikan masalah kewaspadaan tersebut kepada seluruh camat, karena pencetakan KTP dan kartu keluarga berada ditingkat kecamatan. Umur perlu dilihat dulu, sudah 17 tahun atau belum, setelah itu harus ada surat keterangan desa asal. Cara mudah untuk memastikan pemohon warga kabupaten Rembang atau bukan, yakni melalui nomor induk kependudukan (NIK). Ada kode khusus, sehingga begitu diketik, akan langsung ketahuan.

Pihaknya menyadari KTP adalah salah satu syarat mutlak seseorang berhak memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Maka sejak sekarang, petugas di loket pelayanan, harus lebih berhati hati. Sejak Lebaran kemarin, Disdukcapil mulai memantau. Namun sampai sekarang belum menemukan tanda tanda mencurigakan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Rembang, Minanus Suud menjelaskan tahun 2014 memperoleh dana sebesar Rp 2 miliar dari anggaran daerah. Salah satunya untuk menyelesaikan pemutakhiran data pemilih. Kalau melihat jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden lalu sebanyak 485 ribuan orang, sudah pasti nantinya akan mengalami perubahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *