Flash News
No posts found

Gaji 8 Juta, Diminta Tidak Mengejar Balik Modal

Para isteri anggota DPRD menyaksikan pelantikan. (gambar atas) Anggota DPRD Rembang periode 2014 – 2019, dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Para isteri anggota DPRD menyaksikan pelantikan. (gambar atas) Anggota DPRD Rembang periode 2014 – 2019, dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Rembang – Besarnya modal politik yang dikeluarkan oleh anggota DPRD Rembang, saat Pemilu Legislatif 2014 lalu, dikhawatirkan rawan memunculkan praktek korupsi dan calo anggaran.

Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, Bambang Wahyu Widodo mengatakan berdasarkan penelusuran menjelang Pemilu Legislatif, pengeluaran Caleg untuk menembus gedung dewan, cukup bervariasi. Ada yang menghabiskan kisaran Rp 300 juta, 500 juta, bahkan mendekati angka Rp 1 miliar. Kalau modalnya saja sangat besar, belum lagi nantinya ditambah biaya rutinitas “merawat” konstituen dan anggaran menopang partai politik, maka anggota DPRD Rembang rentan tergoda mengembalikan modal. Setelah itu bagaimana mencari keuntungan, ditengah gaji yang terbatas.

Sekretaris DPRD Rembang, Ahmad Muallif menuturkan gaji rata rata anggota DPRD sebesar Rp 8 juta per bulan. Namun ada tambahan tunjangan, yang memungkinkan maksimal bisa menerima Rp 12 juta. Besar kecil tambahan tunjangan, tergantung posisi jabatan anggota tersebut, apakah menduduki pimpinan DPRD, komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya. Sementara ini, besaran gajinya sama, Rp 8 juta, karena harus menunggu aturan lebih lanjut, untuk membentuk alat kelengkapan dewan.

Ridwan, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan menilai antara pengeluaran ketika Pemilu Legislatif dengan gaji yang diterima sampai akhir 5 tahun menjabat, tetap sebanding. Bahkan kalau dihitung berdasarkan ilmu dagang, dirinya masih memperoleh kembalian alias tetap untung. Ridwan enggan mempermasalahkan wacana balik modal. Semua tergantung pengelolaan keuangan masing masing orang. Ia terinspirasi oleh Capres terpilih Jokowi, untuk hidup sederhana.

Hal senada diungkapkan Henri Purwoko, anggota DPRD dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Menurutnya masalah korupsi, mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Kalau tidak mulai sekarang memperbaiki diri, publik kian acuh tak acuh, sehingga anggota DPRD bukan merupakan posisi terhormat dan bergengsi lagi. Henri membenarkan dari gaji, biasanya ada potongan rutin untuk partai politik. Tapi yang lebih besar, justru kegiatan konstituen. Ia tak ingin mengandalkan gaji semata. Selama tidak menabrak aturan, politisi asal Kec. Bulu tersebut optimis mampu menjalankan fungsi legislator dengan baik.

Saat Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, disela sela pelantikan anggota DPRD yang baru periode 2014 – 2019 di ruang paripurna gedung DPRD Rembang, hari Kamis (14 Agustus 2014) menyampaikan bahwa legislatif menjadi 3 lembaga terkorup, disamping kepolisian dan pengadilan. Gubernur berharap anggota dewan ikut berpartisipasi dalam penegakan reformasi, salah satunya dengan cara menjauhi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ganjar menimpali sudah banyak kasus yang mencoreng nama baik anggota dewan. Mulai kasus penyelewengan bantuan sosial, pengaturan anggaran, pencucian uang hingga masalah asusila, seperti terlibat skandal video porno dan menonton video porno saat sidang. Hal hal buruk seperti itu, jangan sampai terulang kembali. Gubernur menyarankan DPRD dalam pembahasan anggaran, tidak bersifat tertutup, tetapi harus terbuka. Libatkan masyarakat maupun media massa, untuk ikut mengawasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *