Flash News
No posts found

Kejari Cuek, Pilih Lapor Ke Polres

Koordinator Lespem, Bambang Wahyu Widodo (kiri) melaporkan dugaan penyimpangan proyek jalan yang ditangani DPU. Ia diterima Kapolres Rembang, AKBP Muhammad Kurniawan.

Koordinator Lespem, Bambang Wahyu Widodo (kiri) melaporkan dugaan penyimpangan proyek jalan yang ditangani DPU. Ia diterima Kapolres Rembang, AKBP Muhammad Kurniawan.

Rembang – Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, hari Senin (18 Agustus 2014) melapor ke Polres Rembang, terkait dugaan penyimpangan proyek perbaikan jalan antara desa Wonokerto Kec. Sale – Tahunan – sampai dengan desa Tegaldowo Kec. Gunem, yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang.

Koordinator Lespem, Bambang Wahyu Widodo menjelaskan perbaikan ruas jalan tersebut bersumber dari tiga anggaran.

Yang pertama, bantuan provinsi Jawa Tengah, dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sebesar Rp 2,6 miliar, kemudian program percepatan infrastruktur daerah (PPID) ditangani Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp 1,5 miliar dan terakhir ditopang bantuan hibah masyarakat penambang, berupa material senilai Rp 932 juta lebih.

Ia menduga yang digunakan dalam kegiatan proyek, hanya bantuan hibah penambang saja, sedangkan dana lainnya mengalir tidak jelas. Belakangan setelah kasus terbongkar, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Agus Supriyanto dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Abdul Muttaqien dimasukkan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Rembang. Bambang menuding sangat tidak adil. Kalau sportif, Dinas Pekerjaan Umum mustinya juga ikut diproses. Apalagi berdasarkan fakta persidangan kasus PPID di Pengadilan Tipikor Semarang, dugaan keterlibatan mereka cukup jelas. Ketika pihaknya menyampaikan masalah tersebut kepada Kejaksaan Negeri, terkesan acuh tak acuh. Maka ia memutuskan melapor ke Polres Rembang, harapannya segera ditindaklanjuti.

Kapolres Rembang, AKBP Muhammad Kurniawan menyatakan menerima aduan dari Bambang Wahyu Widodo. Nantinya dokumen laporan ditelaah lebih lanjut, perkembangannya seperti apa, pasti akan disampaikan. Ia mengingatkan bahwa penyidikan kasus korupsi, polisi tidak bisa bergerak sendiri. Hal itu yang terkadang memakan waktu lama.

Kapolres mencontohkan pada tahap awal, ada penyelidikan terlebih dahulu. Kalau ternyata ditemukan unsur pidana korupsi, pihaknya mengajukan bantuan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan audit.

Angka kerugian negara, baru menjadi dasar dimulainya penyidikan. Saat naik ke tahap penyidikan itulah, sudah ada tersangka yang ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang, Rahardjo menyatakan tidak bisa memberikan tanggapan apa apa. Tapi seandainya memang terjadi penyimpangan, ia siap bertanggung jawab, sesuai tugas dan kewenangannya.

Rahardjo menambahkan ingin berbaik sangka saja. Pihaknya memegang data tentang proyek jalan. Kalau aparat penegak hukum membutuhkan, tentu ia akan memberikan penjelasan.

1 Komentar

  1. sulis

    Muyoko kepala DPU ATMnya salim dipenjara tak heran kalo dia koruptor kakap bersama kepala dinas basah lainnya sepserti Suyono Dishub, daenuri capilduk, Tain DPPKAD, Yuni KB, Parman Diskanlut.. setoran lebaran skpd yang lain hanya 1-3 juta, para anak emas salim milyatan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *