Flash News
No posts found

Keluar Puluhan Juta, Calo Marak

Sebuah alat berat menghentikan aktivitas penambangan batu andesit di bukit perbatasan Pamotan – Pancur, baru baru ini. Masalah calo izin tambang, belakangan marak terjadi.

Sebuah alat berat menghentikan aktivitas penambangan batu andesit di bukit perbatasan Pamotan – Pancur, baru baru ini. Masalah calo izin tambang, belakangan marak terjadi.

Rembang – Calo perizinan tambang di kabupaten Rembang, kian merajalela. Mereka sementara bukan berasal dari pegawai dinas terkait, tetapi diduga merupakan orang luar. Paling sering mengatasnamakan LSM, orang suruhan oknum pejabat maupun aparat.

Kepala Bidang Mineral Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Rembang, Biyantoro ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ketika pemohon datang membawa dokumen lengkap, tentu harus dilayani. Agak sulit mengetahui satu per satu, apakah calo atau bukan. Belakangan ia sempat kaget, mendengar informasi dari pemohon yang sesungguhnya, mengadu telah keluar ongkos sampai Rp 50 juta, untuk mengurus perizinan usaha tambang.

Biyantoro menegaskan proses perizinan sangat mudah dan bisa diurus sendiri. Pemohon tinggal datang ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) atau langsung ke Dinas ESDM, mengisi formulir. Kemudian melampirkan surat keterangan diketahui oleh Kepala Desa setempat, Camat dan persetujuan pemilik lahan, sekeliling lokasi penambangan. Setelah cek lapangan, berkas akan dinaikkan melalui Asisten I Setda, Sekretaris Daerah dan baru masuk ke Bupati. Kalau pejabat berwenang kebetulan tidak ada agenda keluar daerah, ia memperkirakan seminggu sampai 10 hari, izin sudah jadi.

Lalu berapa sebenarnya biaya perizinan ? Biyantoro menambahkan dalam peraturan daerah semua dirinci.
Biaya minimal sekira Rp 4 jutaan, tentu bergantung pada luas wilayah yang akan ditambang. Menurutnya, ongkos mengurus izin tidak seberapa, jika dibandingkan dengan penjualan hasil tambang yang sangat besar.

Anggota DPRD Rembang dari Partai Keadilan Sejahtera, Joko Suprihadi menyarankan supaya regulasi aturan benar benar ditegakkan, bukan melihat siapa yang mengajukan izin. Warga biasa, anggota dewan, pejabat, polisi atau siapapun, harus diperlakukan sama. Ia mencontohkan penambang wajib menyiapkan dana jaminan reklamasi, begitu aktivitas tambang selesai. Tanpa adanya jaminan, Joko berharap Pemkab jangan sembarangan mengeluarkan izin.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *