Flash News
No posts found

PD BPR BKK Lasem Digoyang, Kejanggalan Menyeruak

Kantor PD BPR BKK Lasem.

Kantor PD BPR BKK Lasem.

Rembang – Kepemimpinan Soetardjo sebagai Direktur Utama PD BPR BKK Lasem, mulai digoyang, setelah yang bersangkutan akan nyalon lagi.

Diam diam sejumlah karyawan memprotes kebijakan manajemen, karena diduga melenceng dari aturan. Pergub No. 35 tahun 2012 berisi petunjuk pelaksanaan atas Perda tentang PD BPR BKK di provinsi Jawa Tengah, menyebutkan anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali maksimal dua kali di tempat yang sama.

Sejumlah pegawai PD BPR BKK Lasem yang enggan disebutkan namanya, membeberkan Soetardjo sudah dua kali menjabat. Mustinya tidak bisa maju lagi.

Selain mempersoalkan kedudukan pimpinan, pegawai juga menyodorkan berbagai kejanggalan.

Semisal saat mengangkat tenaga kontrak menjadi calon pegawai, terkesan didasarkan rasa suka tidak suka. Kemudian pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai, sesuai Peraturan Gubernur maksimal 2 tahun, namun hingga sekarang nasib calon pegawai serba tidak jelas. Ditambah adanya pemecatan petugas Satpam dan tenaga kebersihan, sangat tidak manusiawi. Belum lagi, karyawan merasa tertekan dan tidak memiliki ruang untuk berekspresi, dengan membentuk serikat pekerja. Menurutnya PD BPR BKK adalah milik rakyat, mustinya jangan sampai terjadi monopoli.

Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, Bambang Wahyu Widodo mengungkapkan dirinya menerima aduan dari beberapa pegawai PD BPR BKK Lasem, yang menuntut jajaran manajemen diganti. Karena usulan tiga nama calon pimpinan terlanjur disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz sudi mencabut usulan tersebut. Bahkan muncul pula laporan dugaan penyimpangan keuangan di PD BPR BKK. Khusus masalah ini, Bambang mengaku akan mempelajarinya lebih lanjut.

Direktur Utama PD BPR BKK Lasem, Soetardjo mengakui bahwa jabatannya diperpanjang 4 tahun kedepan, sesuai rapat umum pemegang saham di Semarang tanggal 28 Agustus 2014 yang lalu. Terkait jabatannya dipersoalkan, hal itu wajar karena banyak pegawai yang suka maupun tidak suka. Soetardjo menegaskan posisinya tidak melanggar aturan apapun.

PD BPR BKK Lasem merupakan salah satu perusahaan daerah yang sangat diandalkan Pemkab Rembang. Sampai dengan bulan Mei 2014, asetnya sudah menembus angka Rp 320 miliar lebih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *