Flash News
No posts found

Ini Jawaban Pemkab Rembang, Soal Pengangkatan Soewardjo

Direktur Utama PD BPR BKK Lasem, Soewardjo. Pemkab Rembang memastikan pengangkatan Soewardjo sah.

Direktur Utama PD BPR BKK Lasem, Soewardjo. Pemkab Rembang memastikan pengangkatan Soewardjo sah.

Rembang – Pengangkatan Sutarjo sebagai Direktur Utama dan Suwarno sebagai Direktur PD. BPR BKK Lasem sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu kepada karyawan diharapkan bisa bekerja seperti biasa. Hal itu disampaikan oleh Sukandar, S.Sos, MM sebagai Anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK Lasem, diruang kerjanya, Selasa (2/9/2014).

Dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2012 Pasal 38 ayat 3 bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali maksimal dua kali ditempat yang sama dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Sukandar, menyebutkan beberapa hal yang dipertimbangkan sesuai yang tercantum dalam huruf (a) di ayat 3 adalah PD BPR BKK yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam dua tahun terakhir. Di huruf (b) tercantum dalam dua tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan.

“Kemudian di ayat 3 huruf ( c) , posisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dikecualikan akibat force majeur. Huruf (d) Laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama satu periode dinilai baik oleh Dewan Pengawas dan diterima tanpa syarat oleh RUPS. Dan orang tersebut tidak termasuk dalam Daftar orang tercela di Bank Indonesia.”imbuhnya
Sukandar yang juga menjabat Kabag Perekonomian Setda Rembang mengungkapkan atas dasar Pasal 38 ayat 3 huruf a sampai d, selama kepemimpinan Sutarjo, perusahaan menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir ini, semua aspek tingkat kesehatan bank terpenuhi dengan baik. Dan Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit macet PD BPR BKK Lasem berhasil mencapai angka 3%, dibawah syarat maksimum 5%.

“Untuk laba dalam dua tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan angka peningkatan, tahun 2012 mendapat laba Rp.12 milyar lebih, tahun berikutnya laba yang diperoleh naik menjadi Rp. 13 milyar lebih dan laba di tahun 2014 ini direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahan (RKAP) capai Rp. 15 milyar lebih.”ujarnya.

Ia juga mengungkapkan laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir dinilai baik oleh Dewan Pengawas dan diterima tanpa syarat oleh RUPS.
Sementara itu Pasal 38 ayat 7 menjelaskan bahwa perhitungan masa jabatan Direksi dimulai sejak diberlakukannya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

“Sehingga pada masa jabatan Sutarjo dan Suwarno periode 2006-2010 tidak dihitung. Sedangkan periode 2010-2014, dihitung satu periode meskipun berjalan dua tahun.”terangnya
Terkait anggapan adanya sikap semena-mena dari Direktur Utama Sutarjo selama menjabat, menurut keterangan Kandar bahwa Dirut bekerja berdasarkan pedoman target yang telah ditetapkan oleh RKAP yang diputuskan oleh RUPS dan pemegang saham Kabupaten serta pemegang saham pengendali yakni Gubernur Jawa Tengah.

Target tersebut secara otomatis harus dipegang oleh semua komponen yang ada di PD. BPR BKK Lasem. Dalam melaksanakan RKAP tersebut, target dibagi ke seluruh cabang,supaya bisa proporsional sesuai potensi yang dimiliki setiap cabang.

Untuk besaran target yang ditentukan, juga sudah direncanakan sesuai kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Sehingga jika target-target tersebut tidak tercapai sudah barang tentu akan menimbulkan penilaian yang tidak baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Agar memacu kinerja memang diberlakukan reward and punishman, artinya bagi cabang-cabang yang melebihi target akan diberikan reward, sedangkan yang tidak memenuhi target akan menerima punishman.”tandasnya.

Namun untuk punishman, lanjutnya masih dalam bentuk pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan karena memang membutuhkan banyak pertimbangan. (Bagian Humas Setda Rembang).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *