Flash News
No posts found

Sidang Perdana Diwarnai Interupsi

Suasana sidang paripurna di gedung DPRD Rembang.

Suasana sidang paripurna di gedung DPRD Rembang.

Rembang – DPRD Rembang tidak terpengaruh pengajuan uji materiil (judicial review) Undang Undang MPR, DPR, DPD Dan DPRD atau MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Pengusulan pimpinan DPRD Rembang dan penyusunan tata tertib tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan hari Jumat (05 September 2014) digelar sidang paripurna, agendanya mengumumkan usulan pimpinan DPRD, susunan pimpinan fraksi dan siapa saja yang masuk dalam tim penyusun tata tertib dewan.

Meski demikian sejumlah anggota dewan sempat melancarkan interupsi. Mereka sekedar melontarkan kekhawatiran pimpinan definitif yang diisi oleh Ketua, Majid Kamil (PPP), dan tiga wakil ketua, Gunasih (Demokrat), Bisri Kholil Laquf (PKB) dan Ridwan (PDI Perjuangan) kelak memungkinkan berubah, karena masih ada gugatan di MK. Komposisi pimpinan sekarang mengacu suara terbanyak hasil Pemilu, tapi disisi lain menghendaki pimpinan harus dipilih oleh anggota DPRD.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Rembang, Puji Santoso menjelaskan sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri, supaya melakukan langkah langkah sesuai aturan lama, tapi jangan sampai bertentangan dengan Undang Undang MD3. Kalau kelak terjadi perubahan, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, DPRD tinggal menyesuaikan saja. Jika sekarang menunggu sampai muncul putusan MK, jajaran legislatif tidak bisa segera bekerja.

Menurut Puji, begitu pengusulan pimpinan DPRD disetujui gubernur, maka tugas yang paling mendesak adalah menyusun tata tertib. Masing masing Fraksi mengusulkan personelnya dan terkumpul 21 orang. Mereka dijadwalkan menyelesaikan tata tertib selama dua minggu. Dari tata tertib pula sebagai dasar, untuk menentukan alat kelengkapan dewan, seperti komisi, badan legislasi, badan anggaran maupun badan kehormatan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edi Kartono menganggap tata tertib ibarat roh DPRD Rembang. Segalanya ada dalam tata tertib, mengatur etika dan kedisiplinan, termasuk sanksi yang akan dijatuhkan manakala anggota dewan terbukti melanggar. Kebetulan periode kali ini ia dipercaya menjadi ketua fraksi, politisi asal Lasem tersebut ingin bekerja lebih baik.

Sebelumnya, beberapa gugatan terhadap Undang Undang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Semisal, gugatan budayawan JJ Rizal tentang aturan pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana harus atas persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan. Aturan itu dianggap lucu melindungi institusi, terkesan anggota DPR kebal hukum.

Ada pula gugatan tim advokat PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menilai pengesahan Undang Undang MD3 dipaksakan. Mereka merasa terdzalimi dengan pasal 84 ayat 1 UU MD3 yang menyatakan pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Padahal Undang Undang sebelumnya, yakni pasal 82 UU No 27 tahun 2009, pimpinan DPR berasal dari partai pemenang Pemilu.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *