Flash News
No posts found

Terus Terusan Disorot, Sekarang Gandeng Undip

Bahan tambang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke, Jumat pagi.

Bahan tambang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke, Jumat pagi.

Rembang – DPRD Rembang menyoroti operasional pelabuhan Tanjung Bonang di desa Sendangmulyo Kec. Sluke. Pasalnya sudah ada aktivitas bongkar muat bahan tambang dengan kapal tongkang, tapi sampai hari Jumat (05 September 2014) tidak jelas kemana masuknya pendapatan.

Anggota DPRD Rembang dari Fraksi Partai Demokrat, Imroatus Solihah beberapa waktu lalu pernah menanyakan masalah tersebut. Mustinya pemerintah kabupaten cepat bergerak, melengkapi regulasi aturan, supaya kas daerah juga menerima penghasilan.

Hal senada diungkapkan Joko Suprihadi, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera. Dalam beberapa kali kesempatan rapat dengan dinas terkait, ia menduga potensi dana yang diperoleh dari kegiatan bongkar muat bahan tambang di Pelabuhan Tanjung Bonang cukup besar, perkiraan per tahun bisa mencapai miliaran rupiah. Alasannya sekarang pada payung hukum, karena jika Pemkab menarik retribusi tanpa dasar yang jelas, tentu melanggar aturan. Maka Joko mendesak Pemkab menyusun rancangan peraturan daerah tentang retribusi pengelolaan pelabuhan, setelah itu diajukan ke DPRD. Andai saja belum juga diterima, politisi asal Kelurahan Magersari Rembang ini setuju apabila dewan mengusulkan sebagai Reperda inisiatif dari DPRD.

Menanggapi sorotan itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab. Rembang, Suyono menjelaskan di Indonesia terdapat dua jenis pelabuhan, yakni pelabuhan tidak diusahakan dan pelabuhan yang diusahakan.

Sementara ini, Tanjung Bonang masih dalam kategori pelabuhan tidak diusahakan. Artinya setiap uang masuk, merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang menangani Unit Pelabuhan Rembang, berkantor di Tasikagung.

Untuk regulasinya, sekarang Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) menggandeng konsultan dari Universitas Diponegoro Semarang, untuk menyusun rencana induk pelabuhan. Dokumen rencana induk pelabuhan kelak ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu, Unit Pelabuhan Rembang, Badan Usaha Pelabuhan dan Pemkab Rembang baru bisa melakukan perjanjian, mengenai hak dan tanggung jawab masing masing. Pihaknya mengadopsi seperti Pelabuhan di Lamongan Jawa Timur.

Lalu sampai kapan rencana induk pelabuhan Tanjung Bonang ditetapkan Gubernur ? Suyono memprediksi butuh waktu lama. Ia mencontohkan pelabuhan sekelas Tanjung Emas Semarang saja, penetapannya tuntas baru baru ini. Padahal Tanjung Emas telah lama beroperasi, untuk angkutan barang maupun penumpang.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *