Flash News
No posts found

Penolakan Meluas, Dianggap Merampas Hak Rakyat

DPRD Rembang dalam sebuah sidang paripurna, baru baru ini. Pilkada melalui pilihan anggota dewan, belakangan menuai penolakan dari sejumlah kalangan.

DPRD Rembang dalam sebuah sidang paripurna, baru baru ini. Pilkada melalui pilihan anggota dewan, belakangan menuai penolakan dari sejumlah kalangan.

Rembang – Seperti terjadi ditingkat pusat, kalangan politisi di kabupaten Rembang juga beda pendapat, tentang wacana pemilihan bupati dan wakil bupati, apakah dipilih langsung rakyat atau pemilihan oleh anggota DPRD.

Ketua Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Kab. Rembang, Sumadi mendukung penuh pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat. Kalau ada jajak pendapat, ia yakin warga akan lebih banyak setuju dengan cara tersebut. Menurutnya memang benar anggota dewan menggambarkan perwakilan rakyat, tapi bagaimanapun pemilihan secara langsung merupakan bentuk yang paling ideal di alam demokrasi.

Kalau hanya dipilih 45 anggota DPRD, rakyat tidak akan “mengenal” pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pesta demokrasi hanya dinikmati elite elite politik, sedangkan rakyat hanya menjadi penonton.

Pendapat berbeda diungkapkan Edi Kartono, anggota DPRD Rembang dari Fraksi Partai Demokrat.

Ia memandang tidak ada salahnya kepala daerah dipilih kalangan legislatif, seperti dulu lagi. Banyak alasan yang melatarbelakangi, salah satunya menekan potensi bentrok di tengah masyarakat. Tapi pihaknya mengusulkan supaya partai politik tetap mencermati gerakan aspirasi dari bawah, sehingga jangan sampai salah mengambil keputusan.

Seorang aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rembang, Muhammad Widad mendesak pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dipertahankan. Hanya regulasi aturannya musti diperbaiki. Semisal kalau ada pasangan calon maupun tim suksesnya terbukti melakukan tindak pidana politik uang, berdasarkan keputusan Pengadilan, maka pasangan tersebut didiskualifikasi. Pasti kelak akan mampu mengurangi praktek bagi bagi uang, sekaligus memunculkan figur calon yang tidak sekedar mengejar balik modal selama memimpin. Kenyataanya aturan Pilkada sekarang, serba samar samar dan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

Pemuda warga desa Bonjor Kec. Sarang ini menambahkan kalau DPR dan pemerintah jadi mengesahkan Rancangan Undang Undang Pilkada, dengan perubahan kepala daerah dipilih anggota DPRD, dirinya khawatir transaksi jual beli suara semakin mengerikan. Lama kelamaan negara ini akan tergadaikan oleh kekuasaan elite politik, karena hak hak masyarakat dirampas.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *