Flash News
No posts found

Ini Alasan KPUD, Pilkada Akan Dipercepat

Ketua KPU Kab. Rembang, Minanus Suud.

Ketua KPU Kab. Rembang, Minanus Suud.

Rembang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Rembang berencana mempercepat waktu pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang, apabila pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan melalui coblosan langsung oleh masyarakat.

Semula, KPU Kab. Rembang menjadwalkan pemungutan suara putaran pertama, digelar tanggal 09 Mei, sedangkan putaran ke II tanggal 09 Juli 2015. Tapi belakangan muncul wacana untuk dipercepat, karena memperhitungkan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tanggal 20 Juli 2015. Sesuai aturan, paling tidak pemungutan suara selesai diadakan 30 hari sebelum masa jabatan Bupati/Wakil Bupati berakhir.

Ketua KPU Kab. Rembang, Minanus Suud memperkirakan pemungutan suara tahap pertama akan dimajukan menjadi akhir bulan April. Hanya saja kendala lain muncul, untuk penyelesaian perkara hasil pemungutan suara tahap ke II selama 14 hari, bertabrakan dengan Hari Raya Idul Fitri tanggal 19 Juli mendatang. Tentu hal itu rawan menimbulkan masalah, karena banyak instansi yang libur Lebaran. Hari Senin (22/9) besok, pihaknya menggelar rapat lagi, guna mematangkan jadwal tahapan tersebut, sehingga kelak tidak sampai menimbulkan gugatan hukum.

Minanus Suud menyadari sekarang Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah masih menjadi tarik ulur antar kekuatan partai politik di gedung DPR.

Meski demikian berdasarkan rapat koordinasi nasional di Jakarta, KPU di daerah yang akan menggelar Pilkada, harus tetap menyiapkan tahapan. Pihaknya tidak ingin, ketika DPR memutuskan Pilkada langsung oleh masyarakat tanggal 25 September 2014, ternyata KPU Kabupaten Rembang belum ada persiapan.

Mantan Kaur Kesra desa Kabongan Lor Rembang ini menambahkan segala konsekuensi yang ditimbulkan dari pemilihan kepala daerah secara langsung maupun pemilihan melalui anggota DPRD, akan diantisipasi.

Termasuk perhitungan dana persiapan Pilkada, karena tahun 2014, KPU Kab. Rembang telah menerima kucuran anggaran sebesar Rp 2 miliar, untuk menyusun regulasi tahapan dan pemutakhiran data pemilih.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *