Flash News
No posts found

RUU Pilkada Disahkan, Ini Dia Gambaran Politik Rembang

Sejumlah anggota DPRD Rembang. Mereka kini mempunyai kewenangan untuk memilih kepala daerah.

Sejumlah anggota DPRD Rembang. Mereka kini mempunyai kewenangan untuk memilih kepala daerah.

Rembang – Buntut pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR, Jumat dini hari (26 September 2014), yang semula dipilih langsung rakyat menjadi pemilihan melalui anggota DPRD, diperkirakan berdampak terhadap peta politik di kabupaten Rembang, yang akan menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 mendatang.

Ketua DPRD Rembang, Majid Kamil mendukung keputusan kepala daerah dipilih oleh anggota dewan, karena menurutnya masyarakat belum siap berdemokrasi. Majid Kamil yang juga Ketua Dewan Pengurus Cabang PPP ini menyampaikan partainya sejak awal siap melaksanakan dua mekanisme pemilihan, apakah dipilih langsung rakyat atau lewat jalur DPRD.

Untuk posisi calon bupati, pengurus bertekad mengajukan nama pelaksana tugas Bupati sekarang, Abdul Hafidz. Kepastiannya, menurut rencana dibahas dalam Musyawarah Kerja Cabang tingkat kabupaten, pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014, di kantor DPC PPP. Disinggung sejauh mana rasa optimis akan meraih kemenangan, mengingat PPP mempunyai kursi terbanyak dengan 10 kursi, putra KH Maemoen Zubair Sarang ini memilih menunggu perkembangan kedepan.

Anggota DPRD dari Partai Golkar, Gatot Paeran juga setuju pemilihan kepala daerah melalui DPRD, untuk menghemat anggaran daerah sampai Rp 20 miliar. Ia meminta masyarakat jangan langsung menuduh pasti anggota dewan akan memathok tarif tinggi, untuk menjual suara kepada pasangan calon. Tentu tidak segegabah itu, karena pasti ada sistem pengawasan yang terukur.

Pendapat berbeda dilontarkan Ketua DPC Partai Nasdem Kab. Rembang, Sugeng Ibrahim. Menurutnya transaksi jual beli suara rawan terjadi. Kalau ingin fair, ia usul menggunakan sistem pemilihan terbuka di DPRD, tanpa memakai amplop tertutup. Dalam sebuah sidang paripurna, anggota dewan langsung mengangkat jari tangan, sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon, sehingga masyarakat bisa memantau, tanpa muncul spekulasi macam macam.

Dari sisi kepartaian, Nasdem telah berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Meski jumlah kursi hanya 8, Sugeng Ibrahim menyatakan tidak takut melawan kekuatan fraksi lain. Ia menganggap langkah PPP tidak akan mulus, walaupun mengantongi kursi terbanyak.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Rembang, Minanus Suud menjelaskan tahun 2014 kebetulan menerima dana APBD sebesar Rp 2 miliar, untuk menyiapkan tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dana baru terpakai dalam kegiatan rapat selama tiga minggu terakhir. Perkiraan tidak sampai menghabiskan Rp 100 juta. Angka pastinya belum tahu, karena ditangani Sekretariat KPU Kab. Rembang.

Minanus Suud menambahkan dengan keputusan Pilkada melalui DPRD, secara otomatis KPU Kab. Rembang tidak terlibat sebagai penyelenggara.

Namun pihaknya menunggu pemberitahuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga mantap kalau musti menghentikan tahapan Pilkada langsung. Selain itu mengamati perkembangan di Jakarta dari media massa, termasuk kemungkinan ada tidaknya pihak pihak yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *