Flash News
No posts found

Digelontor Rp 16 M, Banjir Provokasi

Salah satu rumah tidak layak huni di desa Sendangagung Kec. Kaliori.

Salah satu rumah tidak layak huni di desa Sendangagung Kec. Kaliori.

Sarang – Program penataan rumah tidak layak huni atau biasa dengan sebutan bedah rumah di kabupaten Rembang, diwarnai membanjirnya permintaan supaya bantuan berbentuk uang tunai, bukan meterial bahan bangunan.

Koordinator Flying Camp Kab. Rembang, Kholid Suyono mengaku pihaknya sering menerima desakan tersebut. Ada karena inisiatif sendiri, tapi banyak pula yang terprovokasi orang lain.

Flying camp adalah semacam pemandu pelaksanaan program, untuk ikut menyukseskan penataan rumah tidak layak huni melalui pencairan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Tiap kabupaten ada dua orang. Posisi flying camp berada di atas tenaga pendamping masyarakat (TPM).

Begitu diminta pencairan uang tunai, Kholid mengingatkan hal itu menyimpang dari aturan dan rawan menjadi bahan penyidikan aparat penegak hukum. Sejak awal, pemerintah mengucurkan dana stimulan, supaya penerima bantuan ikut tergerak, bersama sama memperbaiki rumah. Kalau diwujudkan uang, pasti banyak yang tidak jelas peruntukannya. Setelah memberikan pemahaman, mereka akhirnya mau mengerti.

Kholid Suyono, yang juga warga desa Lodan Kulon Kec. Sarang ini menambahkan proses di masing masing kecamatan tidak berjalan bersamaan. Ia mencontohkan di desa Sambongpayak Kec. Gunem baru berlangsung pencairan dana, sebagian Kec. Sarang baru pembuatan buku rekening, sedangkan Kec. Sumber dan Pamotan, sudah mulai pembangunan. Prosedurnya, warga penerima bantuan menyusun rencana pembelian bahan bangunan. Nanti pihak bank mentransfer uang kepada toko material yang ditunjuk, setelah itu dilanjutkan pengiriman material ke rumah warga. Sejak dana cair, warga diberi waktu selama 105 hari, menyelesaikan penataan rumah.

Di kabupaten Rembang, tahun 2014 ini bantuan diserahkan kepada 2.180 kepala keluarga. Setiap KK berhak mendapatkan bantuan material senilai Rp 7,5 juta, sehingga total dana dari alokasi anggaran Kementerian Perumahan Rakyat tersebut, mencapai sekira Rp 16,3 miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *