Flash News
No posts found

Ancaman Sanksi, Berlaku Untuk Warga, Toko Dan Bank

Perwakilan Kementerian Perumahan Rakyat menyerahkan data penerima bantuan stimulan perumahan swadaya, Rabu siang. Dalam kesempatan itu diterima M. Khoeron, dari DPU Kab. Rembang.

Perwakilan Kementerian Perumahan Rakyat menyerahkan data penerima bantuan stimulan perumahan swadaya, Rabu siang. Dalam kesempatan itu diterima M. Khoeron, dari DPU Kab. Rembang.

Sarang – Kementerian Perumahan Rakyat meminta penerima bantuan penataan rumah tidak layak huni, tidak menggunakan anggaran untuk membayar tenaga tukang. Pasalnya dana sebesar Rp 7,5 juta setiap kepala keluarga, hanya dikhususkan dalam pengadaan bahan material bangunan.

Mendengar arahan itu, sejumlah penerima bantuan siap mematuhi. Sodiqin, seorang penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat di desa Lodan Kulon Kec. Sarang mengaku semula mengira uang bisa untuk membayar tukang. Ternyata hal itu dilarang, sehingga terpaksa harus berhutang ke saudara, agar renovasi rumah kelak bisa selesai. Menurutnya uang bantuan pemerintah belum cukup.

Kepala Desa Lodan Kulon Kec. Sarang, Syamsudin menegaskan semua pengelolaan bantuan ditangani oleh tenaga pendamping masyarakat. Desa sebatas memfasilitasi penerbitan surat keputusan (SK) ketua kelompok. Setiap kelompok rata rata terdiri dari 11 orang warga. Meski demikian pihaknya tetap berupaya melakukan pengawasan ketat. Jangan sampai ada pemotongan sedikitpun. Termasuk harga material dari toko tidak boleh terlalu tinggi, dibandingkan harga pasaran.

Syamsudin menambahkan hari Rabu (08 Oktober 2014), perwakilan kementerian Perumahan Rakyat menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya secara simbolis di desa Lodan Kulon Kec. Sarang. Penerima di desa tersebut paling banyak, mencapai 438 rumah.

Dari jumlah keseluruhan se kabupaten Rembang 2.180 rumah, 1.414 diantaranya berada di Kec. Sarang.

Apabila nantinya terjadi pelanggaran, maka penerima wajib mengembalikan kerugian negara dan tidak bisa mencairkan dana tahap ke dua. Ancaman sanksi juga berlaku bagi penyedia bahan bangunan maupun bank.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *