Flash News
No posts found

Pemkab Diminta Buka Layanan Aduan

Pamflet tentang bantuan penataan rumah tidak layak huni dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Pamflet tentang bantuan penataan rumah tidak layak huni dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Rembang – Sejumlah kalangan meminta kepada pemerintah kabupaten Rembang, membuka layanan aduan, seputar program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Muhammad Widad, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kab. Rembang, menuturkan belakangan muncul isyu dugaan pemotongan. Nilai material yang disalurkan kepada penerima tidak sesuai dengan nilai Rp 7,5 juta. Meski hal itu baru sebatas pembicaraan di tengah masyarakat, namun ada baiknya Pemkab memberikan ruang, agar warga mudah melaporkan. Ke instansi mana, nomor kontaknya berapa dan bagaimana mekanismenya. Warga selama ini bingung mengadu kepada siapa, manakala menjumpai sesuatu yang tidak beres

Menurutnya, program bedah rumah tersebut menjadi sarana tepat untuk menunjukkan bahwa pemerintah konsisten memperjuangkan hak hak warga, apalagi sebagian besar penerima dari keluarga tidak mampu.

Fliying Camp atau semacam koordinator pelaksana kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya Kab. Rembang, Kholid Suyono menjelaskan sejauh pemantauannya, tidak ada aksi pemotongan.
Uang berada di bank BRI, baru disalurkan ke toko material bangunan, setelah ada usulan pembelian material oleh penerima bantuan, yang masing masing mempunyai buku rekening. Tidak ada satupun perangkat desa maupun pejabat pemerintah memegang uang bantuan.

Pengawasannyapun secara berjenjang. Tiap 70 kepala keluarga, dikawal tenaga pendamping masyarakat (TPM). Kemudian setiap 140 KK didampingi 2 TPM dan seorang anggota Koramil. Sejak awal program tersebut bergulir, Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz meminta anggota Babinsa Koramil ikut turun memantau, untuk mengurangi penyimpangan.

Kholid menyarankan jika ada keluhan, warga bisa melapor kepada TPM, pemerintah desa maupun pihak kecamatan, agar bisa dikoordinasikan lebih lanjut.

Sebagaimana kami beritakan sebelumnya, program penataan rumah tidak layak huni di kabupaten Rembang tahun ini memperoleh dana Rp 16 miliar lebih, untuk 2.180 unit rumah.
Rinciannya di Kec. Sumber 330 rumah tersebar di 10 desa, kemudian desa Ringin dan Pragen Kec. Pamotan 162 rumah, desa Sale Kec. Sale 228 rumah dan Kec. Sarang 1.413 rumah, menyebar di 6 desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *