Flash News
No posts found

Tak Mau Sungkan, Publik Menantang

Ketua Badan Kehormatan DPRD Rembang, Gatot Paeran.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Rembang, Gatot Paeran.

Rembang – Sejumlah kalangan sering kali menuding tata tertib dewan “mlempem”, sehingga anggota DPRD masih doyan membolos. Belum lagi posisi Badan Kehormatan atau BK dianggap tidak bernyali menjatuhkan sanksi kepada sesama dewan yang juga rekan mereka sendiri. Untuk menjawab kegundahan masyarakat, kami mewawancarai Ketua Badan Kehormatan DPRD Rembang yang baru, Gatot Paeran mengenai masalah tersebut.

Politisi Partai Golkar dari Kec. Kragan tersebut menyadari setelah ditunjuk menjadi Ketua Badan Kehormatan, tugasnya semakin bertambah. Tak sekedar anggota DPRD, tetapi juga harus menangani pelanggaran koleganya. Gatot mengklaim tidak masalah, selama berpegang pada rel aturan. Kalau dirinya ragu atau sungkan, justru resikonya akan berhadapan dengan masyarakat.

Gatot Paeran menambahkan tata tertib DPRD sekarang tidak jauh berbeda dengan periode 5 tahun lalu. Semisal, anggota dewan layak diberhentikan manakala tidak datang dalam 6 kali sidang paripurna berturut turut. Kemudian yang membedakan, kali ini ada aturan untuk wajib hadir saat sidang paripurna dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dan harus berpartisipasi dalam perayaan Hari Jadi Rembang. Selain itu ditegaskan supaya anggota legislatif datang tepat waktu pada sidang paripurna, untuk menghindari kebiasaan sidang molor berjam jam.

Masing masing fraksi sudah meneruskan tata tertib yang baru kepada anggotanya, diharapkan mereka serius mematuhi. Semua upaya itu untuk meningkatkan kinerja dewan dan memperbaiki citra dimata masyarakat.

Seorang pemerhati kebijakan publik, Syaiful Rosidi merasa ragu tata tertib mampu mendongkrak kedisiplinan anggota DPRD. Pasalnya wargapun sulit mendapatkan akses sejauh mana kinerja wakil rakyat. Ia menantang Badan Kehormatan DPRD berani mengumumkan anggota dewan yang melanggar melalui media massa. Apa jenis pelanggarannya dan bagaimana sanksi yang dijatuhkan. Dengan gaji plus tunjangan diatas Rp 10 juta per bulan, menurutnya publik layak menantikan DPRD lebih baik dan bersikap transparan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *