Flash News
No posts found

“Bisa Jadi, Takut Ada Rahasia Ketahuan…”

Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kab. Rembang, Edi Winarno saat berada di ruang arsip, hari Kamis.

Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kab. Rembang, Edi Winarno saat berada di ruang arsip, hari Kamis.

Rembang – Kesadaran mengarsipkan dokumen pemerintahan di kabupaten Rembang, masih sangat rendah. Setelah ditelusuri, penyebabnya bermacam macam.

Ketua Komisi D DPRD Rembang, Henri Purwoko mengatakan Kantor Perpustakaan Dan Arsip kedepan harus lebih diberdayakan sebagaimana fungsinya. Salah satu kelemahan, dinas instansi sering bingung ketika ditanya data data lama. Kalau diarsipkan, tentu sewaktu waktu lebih mudah mencari.

Kamis pagi (30 Oktober 2014), Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kab. Rembang, Edi Winarno menunjukkan ruangan khusus arsip di belakang ruang kerjanya, kepada Reporter R2B. Ruangan itu didesain sesuai standar. Mulai dari pencahayaan, kelengkapan sarana pendingin ruangan, termasuk temboknya sangat tebal, guna mengantisipasi kemungkinan terjadi kebakaran.

Namun Edi menyayangkan dibalik kekuatan bangunan, belum ditunjang kesadaran yang kuat pula oleh dinas – instansi di jajaran Pemkab Rembang, untuk rutin mengirimkan dokumen arsip penting. Sesuai aturan, setelah 5 – 12 tahun, arsip mulai dikirimkan ke kantor Perpustakaan Dan Arsip, agar bisa disimpan dan yang terpenting, jangan sampai hilang.

Hanya beberapa instansi yang selama ini tergolong disiplin menangani masalah arsip, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Kesbang Pollinmas dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPMKB). Sedangkan sebagian besar satuan kerja lainnya, terkesan kurang peduli. Ia paling cemas terhadap arsip di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD). Jumlahnya luar biasa banyak, tapi ditumpuk begitu saja. Suatu ketika akan rusak dimakan rayap atau tikus.

Ditanya penyebab keengganan memasukkan arsip, Edi Winarno menduga ada sejumlah faktor. Misalnya, muncul anggapan arsip seonggok kertas tidak berguna, kemudian karena ketiadaan petugas arsip di setiap dinas, maupun ada kekhawatiran rahasia penggunaan anggaran diketahui pihak lain.

Sekarang dari dua lantai ruang arsip, baru terpakai satu lokasi di lantai dasar. Pihaknya memastikan akan terus menyosialisasikan pentingnya menyimpan arsip, termasuk ke desa desa. Jika kemudian hari muncul masalah, arsip bisa berfungsi untuk memberikan jawaban akurat.

Apalagi dengan pengelolaan arsip secara profesional, menentukan dapat tidaknya sebuah daerah mengantongi predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *