Flash News
No posts found

Terima Uang Besar, PLT Bupati Sindir Ada Yang Gundah

PLT Bupati Rembang, Abdul Hafidz memberikan sambutan saat kegiatan dinamika pembangunan di pendopo Kec. Rembang Kota, hari Kamis.

PLT Bupati Rembang, Abdul Hafidz memberikan sambutan saat kegiatan dinamika pembangunan di pendopo Kec. Rembang Kota, hari Kamis.

Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang membatalkan realisasi dua kegiatan prioritas di setiap desa pada tahun 2015, karena ada larangan pemerintah pusat. Nantinya bantuan tidak boleh berbentuk kegiatan fisik atau yang lain, tetapi harus berupa uang tunai.

Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengungkapkan semula dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mengalokasikan dana Rp 60 miliar untuk semua desa di Kab. Rembang.

Setelah muncul arahan musti diberikan secara cash, maka nantinya akan disalurkan melalui alokasi dana desa (ADD). Jika sebelumnya per desa menerima ADD antara Rp 60 – 80 juta, tahun depan berhak mendapatkan Rp 250 juta. Bupati membeberkan hal itu saat mengisi kegiatan dinamika pembangunan di pendopo kantor kecamatan Rembang Kota, hari Kamis (06 November 2014). Seketika langsung disambut tepuk tangan meriah oleh Kepala Desa maupun perangkat desa yang hadir dalam forum tersebut.

Buru buru Abdul Hafidz meminta jangan terlalu semangat bertepuk tangan, lantaran penambahan alokasi dana desa juga mengandung resiko hukum kalau tidak berhati hati menggunakan. Termasuk penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ), semua butuh ketelitian. Nantinya salah satu pengeluaran ADD, untuk alokasi gaji kepala desa maupun perangkat, yang harus diatur melalui Perda dan Peraturan Bupati. Selain itu, desa juga berhak mendapatkan dana otonomi khusus desa, masing masing Rp 125 jutaan, sehingga dengan ADD, totalnya mendekati Rp 400 juta.

Usai membeberkan rencana keuangan, Hafidz mencium kegundahan dari para lurah. Abdul Hafidzpun meminta pihak kelurahan jangan berkecil hati, tidak ikut mendapatkan anggaran besar. Pemkab Rembang tetap akan mengucurkan dana, senilai Rp 75 juta setiap kelurahan. Di Kec. Rembang Kota sendiri, terdapat 7 kelurahan.

Sementara itu Kepala Desa Megulung Kec. Sumber, Suhartono menganggap pemerintah harus menepati janji, sesuai amanah Undang Undang Desa, minimal Rp 1 miliar untuk desa per tahun.

Apakah gabungan dari anggaran daerah dan pusat, yang penting nominalnya tercapai. Jangan diplintir kesana kemari, sehingga akhirnya menjadi serba tidak pasti. Apalagi pencairan dana sudah lama ditunggu tunggu masyarakat. Begitu tidak sampai Rp 1 M, pasti akan marak aksi demo sebagai wujud protes.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *