Flash News
No posts found

Ide Unik, Menantang Dan Sama Sama Untung

Sejumlah perangkat dan BPD desa Bulu mengecek sumber air di tengah tengah lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menganggur, Jumat pagi.

Sejumlah perangkat dan BPD desa Bulu mengecek sumber air di tengah tengah lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menganggur, Jumat pagi.

Bulu – Aset lahan seluas 14 hektar milik Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah di sebelah selatan makam RA Kartini desa Bulu Kec. Bulu, sebagian besar masih menganggur. Pihak desa Bulu sangat berminat ingin menyewa lahan tersebut, nantinya akan dioptimalkan untuk pemberdayaan warga.

Sunarto, Sekretaris Desa Bulu Kec. Bulu mengatakan jumlah pegawai dinas terbatas, sehingga kalau harus menangani lahan seluas itu, bisa jadi kewalahan. Daripada tak tergarap, pihaknya berencana mengajukan kontrak kerja sama sistem sewa kepada Pemerintah provinsi Jawa Tengah, agar lahan dikelola untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bulu. Banyak peluang bisa dikembangkan, seperti budidaya rumput gajah dan penanaman kebun pisang. Selain murah dan mudah perawatannya, Sunarto optimis akan meraup hasil lumayan besar.

Wacana itu langsung mendapatkan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Abdul Rofiq, salah satu anggota BPD desa Bulu mengungkapkan kalau lahan milik provinsi diberdayakan, tentu masyarakat bisa ikut berbagi peran, tanggung jawab sekaligus berbagi penghasilan. Kebetulan ada dua sumber air besar di tengah lahan, yang nantinya bisa menjadi sarana pengairan.

Pemerintah terima pemasukan, demikian pula masyarakat dapat mendapatkan keuntungan. Tak sekedar dari sisi ekonomi, tetapi pengangguran juga banyak terserap. Apalagi jika sudah berjalan, diharapkan ikut menunjang sektor kepariwisataan desa Bulu.

Abdul Rofiq mendorong proposal kerja sama segera dilayangkan ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya lebih cepat, lebih baik.

Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab. Rembang, Suratmin menyarankan pihak desa berkonsultasi dulu dengan pegawai Pertanian Pemprov yang berada di dekat lahan. Pemkab tentu tak bisa mencampuri, karena wewenang berada ditingkat provinsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *