Flash News
No posts found

Kapal Terakhir, Dilempari Batu

Serma Sukimin menceritakan pengalamannya ketika berada di Pulau Masalembu. (gambar atas) suasana pertemuan di gedung DPRD, Selasa siang.

Serma Sukimin menceritakan pengalamannya ketika berada di Pulau Masalembu. (gambar atas) suasana pertemuan di gedung DPRD, Selasa siang.

Rembang – 20 an orang perwakilan nelayan dan pemilik kapal dari Kec. Kragan – Sarang hari Selasa (11 November 2014) mendatangi gedung DPRD Rembang, untuk mengadukan penyanderaan kapal dan nelayan di pulau Masalembu Kab. Sumenep, yang berujung pemerasan.

Muhammad Sobir, salah satu nahkoda kapal menjelaskan saat penangkapan di tengah laut, ada sebuah kapal penampung ikan datang menyergap. Tiba tiba seseorang mengaku aparat membentak bentak dan langsung meminta semua nelayan merapat ke dermaga Masalembu.

Pemilik kapal asal desa Bajingjowo Kec. Sarang, Sami’an menuturkan pihaknya mempunyai sejumlah tuntutan, diantaranya uang tebusan pembebasan kapal dan nelayan Rp 750 juta harus dikembalikan, ada proses hukum bagi pelaku penyanderaan agar kapok dan meminta pemerintah mempertegas jalur penangkapan ikan, sehingga kapal nelayan dari luar Masalembu tidak khawatir lagi mencari ikan, di atas jarak 12 mil dari pulau terluar, sesuai aturan Undang Undang.

Anggota TNI dari Pos Angkatan Laut Rembang, Serma Sukimin menjelaskan selama mendampingi di Masalembu, fokusnya adalah membebaskan kapal dan nelayan, tanpa ada korban jiwa. Ia rela ditahan sebagai pengganti, asalkan kapal bebas.

Memang waktu itu muncul ancaman kapal akan dibakar, tapi batal, setelah ada kecocokan uang tebusan. Namun saat pembebasan kapal terakhir dari dermaga Masalembu, warga sempat melempari batu. Harus esktra hati hati, karena berada di pulau yang sangat jauh dan masyarakatnya tidak begitu mempedulikan aturan pemerintah.
Kalau langsung memutuskan menempuh jalur hukum, menurutnya akan terlalu lama. Apalagi berdasarkan data Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Rembang, dari 15 kapal yang disandera, sebagian diantaranya tidak mengantongi dokumen surat lengkap. Ia khawatir dipermasalahkan, sehingga denda pelanggaran Undang Undang Perikanan lebih besar, dibandingkan uang tebusan. Maka yang paling penting, kapal lepas dulu.

Kapolres Rembang, AKBP Muhammad Kurniawan menganggap perbuatan sekelompok masyarakat Masalembu yang diduga menyandera dan memeras, merupakan tindak pidana. Siapapun tidak boleh mengekang kebebasan seseorang, kecuali institusi negara. Itupun tujuannya harus jelas, mengacu prosedur.

Kasus penyanderaan kapal di Masalembu, bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu lalu, kapal Pati juga mengalami nasib serupa. Lagi lagi membayar uang tebusan Rp 50 juta per kapal.

Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih selaku pemandu pertemuan menyatakan keputusan, kali pertama melaporkan kasus di Masalembu kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, DPR RI serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta DPRD Sumenep. Kalau ternyata perlu diteruskan ke jalur hukum, hal itu merupakan upaya terakhir, untuk menjerat keterlibatan sejumlah oknum.

Sebagaimana kami beritakan sebelumnya, 15 kapal dan 300 an nelayan dari kabupaten Rembang disandera di Pulau Masalembu Sumenep. Setelah uang tebusan Rp 750 juta dibayarkan, baru bebas. Nelayan Masalembu beralasan alat tangkap nelayan Rembang merusak rumah ikan (rumpon) milik mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *