Flash News
No posts found

Satu Ditangkap, Marak Dugaan Pemalsuan

Kapal Dwi Manunggal Makmur 5 yang diamankan aparat Polda jateng, masih berada di dermaga pelabuhan Tasikagung, Senin siang.

Kapal Dwi Manunggal Makmur 5 yang diamankan aparat Polda jateng, masih berada di dermaga pelabuhan Tasikagung, Senin siang.

Rembang – Sebuah kapal nelayan bernama KM Dwi Manunggal Makmur 5 ditangkap petugas Polair Polda Jawa Tengah, Minggu sore. Tim dari Polda datang dengan membawa perahu karet sendiri, setelah itu pada jarak sekira 1,5 mil, utara Pelabuhan Tasikagung, mengamankan kapal tersebut.

Aparat menyita surat surat kapal, karena diduga bobot kapal tidak sesuai dengan faktanya. Pada bagian dek kapal tertera bobotnya 29 GT, padahal diperkirakan lebih dari 30 GT. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran Undang Undang Perikanan. Sedangkan nelayan tidak ditahan. Juru mudi kapal, Munib dan pengurus kapal dimintai keterangan di Pos Kamla Tasikagung. Petugas dari Polda, baru kembali ke Semarang, Minggu malam.

Pihak Satpolair Polres Rembang sebatas membenarkan memang ada operasi. Tapi karena kasusnya langsung ditangani Polda Jawa Tengah, anggota tidak bisa memberikan penjelasan rinci.

Menurut sebuah sumber dari aparat terkait, sebagian besar kapal nelayan yang bersandar di dermaga pelabuhan Tasikagung, diduga melanggar aturan bobot. Yang mustinya melebihi 30 GT, pada dokumen perizinan tertulis kurang dari itu.

Ketika dikonfirmasi adanya unsur pemalsuan data, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kab. Rembang, Muslim mengibaratkan seperti makan buah simalakama. Kalau nelayan benar benar mematuhi ketentuan bobot, izin kapal diatas 30 GT harus mengurus di tingkat pusat.

Selain bolak balik ke Jakarta, prosedur persyaratan juga sangat ribet. Salah satunya wajib melengkapi peralatan bernama VMS seharga hampir Rp 20 juta dan rutin membayar pajak Rp 6 juta setiap tahun.

VMS bagi nelayan tidak terpakai, namun bagi pemerintah sangat bermanfaat, untuk memantau keberadaan kapal ketika menangkap ikan. Hal itu sering mendorong nelayan nekat mencantumkan bobot kapal dibawah 30 GT, meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka tinggal mengurus perizinan ditingkat Provinsi Jawa Tengah, sehingga lebih mudah dan tentu saja lebih murah. Per tahun uang yang disetorkan untuk memperpanjang surat izin penangkapan ikan (SIPI) rata rata berkisar Rp 300 ribu.

Muslim menambahkan para pemilik kapal sudah memahami regulasi tersebut. Jadi begitu tertangkap operasi di tengah laut, maka konsekuensinya ditanggung sendiri.

Alimin, salah satu nelayan asal desa Gegunung Wetan Rembang menyadari surat surat seperti Pas Kapal, SIUP, SIPI, Surat Izin Berlayar maupun surat kesehatan ABK sangat penting untuk bekal melaut. Pihaknya berupaya jangan sampai ada yang kurang. Semata mata untuk menjamin rasa aman selama mencari ikan.

Tapi sayang, pihak Syahbandar Rembang belum bisa memberikan penjelasan, terkait dugaan pemalsuan data bobot kapal yang semakin marak. Apalagi setelah Menteri Kelautan Dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberlakukan kebijakan penghentian sementara atau moratorium izin kapal diatas 30 Gross Ton, untuk penataan kedepan.

Senin pagi (17 November 2014), Reporter R2B mendatangi Kantor Syahbandar Rembang. Salah satu petugas Syahbandar, Sukamto menyatakan kalau akan konfirmasi, langsung menghadap kepada pimpinan saja. Tapi kebetulan sang pimpinan masih perjalanan dari Madura Jawa Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *