Flash News
No posts found

Terusir Dari Masalembu, Tak Tenang Di Kalimantan

Sebuah kapal bersandar di pinggir Pantai Binangun Lasem, belum lama ini. Masalah surat surat kapal, belakangan sering diabaikan nelayan.

Sebuah kapal bersandar di pinggir Pantai Binangun Lasem, belum lama ini. Masalah surat surat kapal, belakangan sering diabaikan nelayan.

Rembang – Nelayan dari Kab. Rembang kerap kali tidak memperhatikan kelengkapan dokumen kapal dan izin berlayar.

Akibatnya manakala ada giat operasi di tengah laut, mereka rawan terjaring, karena melanggar aturan. Baru baru ini, sebanyak 6 kapal dari Kab. Rembang terjaring operasi TNI Angkatan Laut, saat mencari ikan pada jarak 20 mil dari wilayah Sampit Kalimantan Tengah.

Komandan Pos Angkatan Laut Rembang, Lettu Hartono menjelaskan pihaknya sudah mengkonfirmasi petugas Angkatan Laut di Sampit. Ternyata anak buah kapal hanya sebatas menjalani pemeriksaan, tidak sampai ditahan. Usai diperiksa, langsung dibebaskan. Nelayan Kab. Rembang dinilai melanggar izin daerah tangkapan ikan dan dokumen surat surat kapal tidak sesuai.

Lettu Hartono menduga setelah di perairan sekitar Pulau Masalembu Kab. Sumenep Jawa Timur sempat terjadi penyanderaan dan pemerasan kapal luar daerah, membuat sebagian nelayan Kab. Rembang mengalihkan sasaran lain, yakni lebih mendekati Pulau Kalimantan. Sebenarnya tidak masalah, asalkan mereka mematuhi aturan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Rembang, Suparman menghimbau nelayan jangan menganggap remeh izin berlayar dan surat surat kapal. Menurutnya, kalau sampai terjadi kecelakaan di laut, bisa menentukan dapat tidaknya asuransi. Selain itu, guna mengantisipasi kemungkinan adanya penangkapan. Begitu tertangkap di luar pulau, pasti pemilik kapal akan mengeluarkan uang jauh lebih besar, dibandingkan untuk mengurus perizinan.

Rohmat, salah satu anak buah kapal mini purse sine di Rembang meminta Pemkab Rembang lebih memperbanyak sosialisasi. Pasalnya belakangan di Pelabuhan Tasikagung, Kragan dan Sarang bermunculan kapal dan ABK baru. Rata rata ABK masih muda, sehingga belum memahami prosedur perizinan maupun tata cara zona melaut. Disamping itu Rohmat berharap pemerintah memikirkan pelayanan perizinan satu pintu, yang mudah dan bebas pungutan liar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *