Flash News
No posts found

Menjerit, Mereka “Mogok” Sendiri

Deretan perahu cokrik di bantaran sungai Karanggeneng, karena nelayan memilih berhenti melaut, hari Selasa.

Deretan perahu cokrik di bantaran sungai Karanggeneng, karena nelayan memilih berhenti melaut, hari Selasa.

Rembang – Ribuan nelayan tradisional pengguna perahu cokrik berhenti melaut, setelah presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, mulai pukul 00.00 hari Selasa (18 November 2014).

Tiyono, seorang nelayan di desa Gegunung Wetan Rembang mengatakan antara penghasilan dengan pengeluaran tidak sebanding. Ia mencontohkan sekali melaut membutuhkan 15 liter solar, sehingga sekarang harus mengeluarkan Rp 112.500. Kalau hanya mendapatkan hasil tangkapan rajungan 2 Kg atau hanya laku Rp 140 ribu, itupun musti dibagi tiga orang, tentu membuat nelayan semakin kelimpungan. Hari ini ia memutuskan berhenti, karena sulit mencari rajungan.

Hal senada diungkapkan Sukarji, nelayan asal Kelurahan Pacar. Tiga hari terakhir dirinya berangkat melaut, justru merugi untuk menutupi ongkos membeli solar. Daripada rugi lagi, Sukarji memilih menganggur dulu di rumah, sambil memperbaiki alat tangkap.

Selama tidak ada kenaikan harga ikan, nasib nelayan pasti terpukul. Padahal kenaikan harga BBM, mau tidak mau harus dihadapi. Ingin protes seperti apapun kepada pemerintah, pasti mentah di tengah jalan.

Terkait dana kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah, sejak dulu ia tidak pernah menerima.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab. Rembang, Muslim mengungkapkan nelayan pengguna kapal kapal besar, kemungkinan tidak terlalu merasakan dampak kenaikan harga solar, karena hasil tangkapan mereka masih mampu menutupi biaya perbekalan.

Tapi kalau nelayan perahu kecil, ibarat hidup segan mati tak mau. Himpitan ekonomi semakin berat. Rata rata mereka sudah berusia lanjut, namun masih menjadi tumpuan keluarga. Parahnya sejauh ini pemerintah belum menyampaikan sosialisasi tentang program kompensasi di Kab. Rembang, sehingga nelayan kecil belum mendapatkan perlindungan terhadap dampak inflasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *